Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu yang dilantik adalah Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Perpres BRIN mencakup penjabat Dewan Pengarah hingga anggotanya dan unsur pelaksananya.

Soal Dewan Pengarah BRIN, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, seharusnya BRIN tidak memerlukan posisi dewan pengarah mengingat sudah bisa bekerja di bawah presiden langsung.

"Sebenarnya kalau dalam struktur pemerintahan itu aneh juga ya ada struktur dewan pengarah peruntukan lembaga di bawah pemerintah kan ya," kata Tauhid.

"Artinya bahwa ada lembaga yang memang menjalankan inovasi riset dan sebagainya. Ya kan di bawah presiden adalah Ketua BRIN," ujar dia.

Menurut Tauhid, keberadaan dewan pengarah akan menimbulkan problematika jika nantinya Presiden memiliki suatu kehendak dalam kegiatan inovasi. Selain itu, Tauhid seperti dikutip kompas.com juga menilai bahwa menjadikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN juga mempersempit kemampuannya yang seharusnya bisa menjadi guru bangsa di semua bidang.

Tauhid menambahkan bahwa nantinya keberadaan dewan pengarah biaya gajinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, biaya yang dikeluarkan tidak akan sepadan dengan kinerja yang dikeluarkan oleh dewan pengarah tersebut.

Kendati demikian, Tauhid tetap berharap dengan dilantiknya Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN bisa membawa semua hal terkait inovasi di Indonesia bisa dimplementasikan dan dirasakan semua kalangan.

"Kalau kepala badan itu ada staf ahli staf khusus tapi kalau ada pengarah ya menurut saya agak janggal-lah. Kedua juga nanti fungsinya (dewan pengarah) akan enggak ada," ucap Tauhid.

Penjelasan soal BRIN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Di Perpres ini tertuang soal pengertian, teknis pejabat Dewan Pengarah hingga anggotanya, dan unsur pelaksananya.

BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

BRIN bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi BRIN terkait pelaksanaan tugas termaktub dalam pasal 4.

BRIN sendiri dipimpin oleh Laksana Tri Handoko. Selain Megawati, ada sembilan orang lain yang ditetapkan sebagai Dewan Pengarah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah.

Kemudian, Sudhamek Agung Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris Dewan Pengarah. Selanjutnya, enam orang ditetapkan sebagai anggota, yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.