Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak gentar meski Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) akibat larangan ekspor bijih nikel.

"Harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat ini kalau kita bilang tidak meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa," kata Jokowi saat memberi pengarahan pada Peserta PPSA XXIII dan PPRA LXII Tahun 2021 LKNRI, melalui kanal YouTube Setpres, Rabu (13/10/2021).

Jokowi menegaskan, hak Indonesia untuk mengolah sumbar daya alamnya sendiri, terutama minerba. Karena itu, dia tak akan mundur meski larangan ekspor bijih nikelnya digugat. 

"Barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau dijadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi, nggak akan datang kesempatan itu lagi, peluang itu lagi," ujarnya.

"Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri besar yang ada di dalam negeri. Sawit juga sama, suatu titik nanti stop yang namanya ekspor CPO, harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel dan turunan-turunan lainnya," sambung Jokowi.

Jokowi pun mewanti-wanti untuk tak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Dia memastikan menyiapkan lawyer kelas internasional untuk menghadapi gugatan itu di WTO.

"Harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya disiapkan lawyer yang kelas-kelas internasional yang enggak kalah kita," kata Jokowi.

Melansir Detik.com, Uni Eropa (UE) melanjutkan gugatan terhadap Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO). Benua biru melayangkan gugatan atas larangan ekspor bijih nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba).

Sebelumnya, Indonesia dan Uni Eropa telah melalui proses konsultasi terkait gugatan tersebut sebelum melanjutkannya ke persidangan WTO. Ternyata, setelah melalui beberapa konsultasi, UE memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatannya ke WTO dengan meminta pembentukan panel atas gugatan tersebut yang terdaftar dengan nomor dispute settlement (DS) 592.