Pernyataan Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang "Pacul" Wuryanto, yang menyebut celeng terhadap pendukung Ganjar Pranowo langsung dieksekusi kader PDIP dengan membuat logo celeng bertaring panjang. Sejumlah kader PDIP membuat 'Barisan Celeng Berjuang'.

Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam, menilai kemunculan 'Barisan Celeng Berjuang' sebagai perlawanan terhadap gaya demokrasi terpimpin yang dilakukan PDIP. 

Menurut Umam, PDIP perlu menyerap masukan yang disampaikan sejumlah kader.

"Sebagai partai yang menggunakan istilah 'demokrasi' di namanya, PDIP seharusnya bersikap lebih demokratis. Jika memang benar berasal dari kader, logo Celeng Berjuang itu merupakan simbol perlawanan terhadap model kepemimpinan ala 'demokrasi terpimpin' yang sebenarnya tidak ada dalam varian teori demokrasi manapun," kata Umam. seperti dilansir Detik.com, Rabu (13/10/2021).

Demokrasi terpimpin yang dimaksud Umam ialah tak dibukanya masukan dari kader. Kader PDIP dipaksa untuk mengikuti keputusan elite, kata Umam, justru akan menimbulkan perpecahan.

"Tidak dibukanya ruang kebebasan berpendapat, di mana kader dipaksa tunduk pada keputusan elite, berpotensi menciptakan friksi yang tidak produktif," ujarnya.

Umam mengatakan, PDIP perlu mengembalikan watak demokrasi di dalam partai. Sehingga perbedaan sikap kader dapat ditampung untuk ditimbang dalam mengambil keputusan.

"Karena itu, organisasi partai perlu mengembalikan watak demokratisnya untuk mengkanalisasi perbedaan pandangan dan sikap politik dalam sistem pengambilan keputusan di dalamnya," ucapnya.

Lantas, apakah perlu PDIP memberikan sanksi terhadap kader yang menyuarakan Celeng Berjuang? Umam melihat ada dua sisi yang bisa dilakukan PDIP.

"Tergantung. Kalau mau mempertahankan model demokrasi terpimpin ya sanksi akan digunakan sebagai instrumen penegakan disiplin. Tapi mau demokratis, sanksi tidak perlu digunakan," pungkasnya.