Tak sedang bercanda, ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan praktik pelanggaran ekspor bijih nikel pada awal 2020, ketika pelarangan ekspor diterapkan. Dia bilang, jika merujuk data badan Pusat Statistik (BPS) maka pada 2020, memang tidak ada ekspor untuk produk HS 2604 (bijih nikel dan konsentrat).

Akan tetapi, berdasarkan data General Customs Administration of China terdapat impor dari Indonesia untuk produk tersebut dengan volume mencapai 3,4 juta ton. "Di 2020 kemarin masih ada 3,4 juta ton impor dari Indonesia dengan nilai US$ 193,6 juta," ungkap Faisal dalam diskusi CORE Media Discussion, Selasa (12/10/2021).

Dengan kurs Rp14.577 pada tahun tersebut, menurutnya, nilainya bisa mencapai sekitar Rp 2,8 triliun. Dari sini menurutnya bisa dihitung potensi dari kerugian negara. "Atau Rp 2 triliun kurs 14.577 JISDOR 2020 ini. Jadi bisa dihitung potensi kerugian negara," ungkap Faisal.

Jika pemerintah punya niat untuk menghitung kerugian negara, menurutnya ini hal yang sangat mudah untuk dilacak, seperti dengan melakukan perhitungan berapa jumlah produksi smelter, kebutuhan normal, dan apakah smelter membeli lebih banyak.

Lalu, harus dipastikan juga smelter membeli untuk kebutuhan produksi di smelter di dalam negeri atau ada yang dijual keluar negeri alias ekspor. Dari sini menurutnya bisa dihitung dan dijumlahkan. "Kalau pemerintah punya niat, gampang! Lacaknya, hitung saja produksi smelter berapa, kebutuhan normal, dia beli lebih banyak gak, dia beli untuk proses produksi atau jangan-jangan ada yang dia jual ke luar, nanti kita hitung, kita jumlahkan dengan yang lain," jelasnya.

Faisal memperkirakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir saja kerugian negara sudah sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun. "Kalau saya, dari awal lima tahun terakhir kerugian negara sudah ratusan triliun rupiah, ini saja sudah Rp2,8 triliun ya," tuturnya.

Lebih lanjut Faisal mengatakan, saat itu telah terjadi tarik ulur kebijakan ekspor bijih nikel. Saat ekspor sedang naik, tapi tiba-tiba dilarang oleh pemerintah. "Kalau data Indonesia gak ada ekspor, tapi China ada. Tahun 2020 juga terjadi lagi, mengulangi data tahun 2015 dan 2016," imbuhnya.

Dia menambahkan, kondisi ini serupa dengan yang terjadi pada 2014. Saat itu, pemerintah sempat memberlakukan larangan ekspor untuk mineral termasuk nikel namun tetap terjadi kebocoran ekspor. Kebocoran ekspor ini pun dinilai berdampak pada kehilangan potensi penerimaan negara dari pajak ekspor.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, dalam catatan APNI pada akhir 2019 lalu di rentang bulan November hingga Desember sempat terjadi penghentian pengiriman.

Para pelaku usaha terpaksa harus menunda pengiriman sebab pemerintah mencurigai praktik ekspor yang terjadi pasalnya terjadi lonjakan pengiriman dari yang biasanya 50-an vessel naik menjadi 150 vessel jelang akhir tahun.

Meidy mengungkapkan pelarangan ekspor yang bakal diberlakukan di awal tahun membuat para pelaku usaha pertambangan meningkatkan pengiriman demi mencapai kuota yang tersisa.

"Kalau secara logika, misalkan perusahaan pertambangan mendapatkan kuota ekspor 100 juta ton, yang baru terpakai (jelang akhir tahun) 500.000 ton atau 300.000 ton," terang Meidy.

Untuk itu, beberapa kapal akhirnya baru bisa keluar di Januari atau Februari pasca seluruh verifikasi dokumen rampung. Dalam kondisi ini, Meidy menilai mungkin saja ada perusahaan yang mencari "jalan tikus" atau celah untuk tetap melakukan ekspor. Namun, menurutnya kondisi yang terjadi berdasarkan data yang mereka miliki yakni pemberhentian pengiriman akibat verifikasi dokumen lah yang membuat masih ada ekspor di awal tahun.

Meidy menambahkan, meskipun terjadi ekspor, para pelaku usaha justru harus menanggung biaya demurrage yang jauh lebih besar ketimbang nilai kargo dari ekspor. Selain itu, kondisi saat itu pun tidak memungkinkan komoditas dijual ke dalam negeri karena tidak ada pembeli mengingat produk masuk kategori low grade.