Ekonom senior Faisal Basri kembali memberikan kritik tajak kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut disebut bagaikan juru bicara investor asing, karena seringkali membela korporasi dalam polemik industri, salah satunya di sektor pertambangan. 

Faisal menjelaskan bahwa terdapat polemik luar biasa di sektor tambang, yang membuat Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun akibat banyaknya sumber pendapatan yang bocor. Misalnya, pajak pertambangan yang tidak diperoleh dengan optimal atau transaksi perdagangan yang terselubung. 

Faisal yang merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa pemerintah semestinya melindungi rakyat dan keuangan negara dari berbagai risiko kehilangan, termasuk di sektor tambang. Salah satu upaya perlindungan, menurutnya, adalah dengan memeriksa dugaan monopsoni dalam praktik dagang smelter. 

Menurutnya, terdapat kecenderungan semua smelter di Indonesia memperlakukan penjual dengan sama sehingga muncul dugaan bahwa hanya ada satu-satunya pembeli, smelter tidak punya pilihan lain untuk menjual nikel. 

"Kalau saya monopsoni, saya yang menentukan term and conditions, karena saya satu-satunya pembeli. Negara harus turun untuk melindungi rakyatnya, warga negaranya yang bayar pajak. Ini yang dilindungi yang enggak bayar pajak," ujar Faisal pada Selasa (12/10/2021). 

Pihak yang tidak membayar pajak itu menurutnya bukan berarti melanggar ketentuan perpajakan, tetapi mereka memperoleh fasilitas tax holiday. Faisal menilai bahwa hingga saat ini tidak ada proses audit terhadap fasilitas tax holiday, padahal menurutnya rentan terjadi penyelewengan di sana. 

Faisal seperti dikutip Bisnis.com mengaku bahwa sudah memberi tahu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia terkait kondisi yang ada dan menyarankan audit fasilitas tax holiday. Dia pun menyarankan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengaudit tenaga kerja di perusahaan-perusahaan penerima manfaat tax holiday. 

"Selesai kan semua [masalah kalau ada audit menyeluruh]. Ya, tetapi, anda tahu sendiri lah di belakang ini semua kan yang paling sering membela siapa, kan Pak Luhut Panjaitan," ujar Faisal. 

Dia menilai bahwa Luhut memiliki pengaruh yang luar biasa besar dalam hal bisnis, sehingga banyak orang mengibaratkannya sebagai perdana menteri. Bahkan, menurut Faisal, masalah apapun yang terjadi, Luhut akan menjadi juru bicara. 

"Saya rasa perusahaan China enggak perlu bicara, juru bicaranya cukup Luhut Panjaitan, atau juru bicaranya Luhut Panjaitan," ujar Faisal. 

Ekonom Universitas Indonesia itu menyatakan bahwa pandangannya terhadap Luhut bukan berdasarkan sentimen pribadi. Faisal bahkan menyatakan sudah hadir dalam lima rapat bersama Luhut terkait pandemi Covid-19, yang menunjukkan bahwa dirinya bersedia terlibat dalam dialog.

"Sekali kepentingan negara, kepentingan rakyat banyak itu diusik, saya akan bicara, siapapun itu. Pak Jokowi sekalipun, saya akan bicara. Tinggal kita membangkitkan kesadaran kolektif [soal masalah pertambangan serta dampaknya terhadap perekonomian dan rakyat]," ujar Faisal.