Hasilnya, mantan Wali Kota Surabaya itu menemukan sebanyak 9,7 juta data bermasalah yang harus dihapus, baik permanen ataupun sementara. Yang bikin geleng-geleng kepala, Risma menemukan, sebanyak 5,8 juta penerima berstatus non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun setelah dicek, 5,8 juta penerima itu tidak padan dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). "Enggak ada di data kependudukan," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/9/2021).

Mensos Risma tidak mengetahui pasti kenapa 5,8 juta penerima ini  tidak tercatat di dinas kependudukan. Dengan temuan ini, Mensos Risma pun menghapus sementara 5,8 juta penerima PBI, selanjutnya dikembalikan ke daerah. Jika sudah padan dengan data Dukcapil, maka data tersebut bisa masuk lagi sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Masalah lainnya, Mensos Risma terpaksa menghapus data penerima secara tetap. Lantaran mereka sudah meninggal, penerima ganda dan lain-lain. Jumlahnya, sebanyak 433 ribu orang meninggal, 2,58 juta data penerima ganda, dan 833 ribu orang mutasi.

Mutasi artinya penerima adalah orang miskin yang menerima bantuan iuran, namun kini ekonominya membaik. Sehingga, kelompok ini bisa naik status di BPJS Kesehatan menjadi kelas 1 dan kelas 2.

Dengan berbagai temuan ini, total 9,7 juta data penerima dihapus Risma. Sehingga, 9,7 juta ini tak lagi tercatat di data terbaru orang miskin penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Tapi mayoritas data penerima, yaitu 87 juta dari total 96,7 juta sudah tercatat di data kependudukan. Dari 87 juta pun, hanya sekitar 12,6 juta yang diminta verifikasi ulang di daerah. Contohnya di Papua dan Papua Barat, di mana perekaman data peserta masih rendah.

Mensos Risma pun menetapkan perubahan ini lewat Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan PBI Jaminan Kesehatan Tahun 2021, yang diteken Risma pada 15 September 2021.

Dalam beleid ini, total orang miskin penerima bantuan iuran ditetapkan sebanyak 87 juta. Jumlah ini turun dari jumlah semula yaitu 96,7 juta, yang ditetapkan Risma pada 4 Januari 2021 lewat Kepmensos Nomor 1/HUK/2021.