Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak hanya memidanakan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, tetapi juga menuntut ganti rugi Rp 100 miliar.

Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang mengatakan apabila gugatan dikabulkan hakim, uang ganti rugi Rp 100 miliar ini akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. 

"Itulah. Beliau sangat antusias. ingin membutikan tidak bersalah. Bahwa itu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik," tutur Juniver usai membuat laporan kepolisian di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/9).

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Hak Asasi Manusi (HAM) asal Papua, Natalius Pigai bereaksi keras. Pigai mengatakan, masyarakat Papua bukanlah orang miskin dan mereka tak butuh uang dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu. 

“Luhut Ngaco, kami bukan orang miskin, masyarakat Papua tidak butuh uang Luhut, kami tidak percaya namanya Luhut,” katanya pada Rabu, 22 September 2021, dilansir dari Pojok Satu via terkini.

Pigai mengaku tak akan mau menerima uang Luhut karena sudah mengetahui siapa sosok Menko itu sebenarnya. 

“Apalagi saya yang tahu siapa dia dan apa niatnya di Papua karena pernah presentasi oleh Luhut ke Saya di kantornya di Kuningan,” ungkapnya.

Pigai berjanji akan menyikat habis perusahaan tambang Luhut  jika apa yang disampaikan Haris Azhar terbukti. 

“Saya ingatkan mau Luhut ke atau mantan Jendral mana ke, Freeport, dan Blok Wabu itu, saya pemilik hak ulayat. Jadi kalau terjadi perubahan pemerintahan, maka semua proses yang tidak benar kita sikat habis,” tegasnya.