Upaya tersebut dilakukan lantaran masih kecilnya total uang negara yang dikembalikan Kaharudin. "Sampai saat ini, tingkat pengembalian utang yang bersangkutan kecil sehingga dilakukan upaya paksa yang dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), melalui surat paksa dan pencegahan bepergian ke luar negeri," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Satgas BLBI di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Selain mengambil langkah pencegahan, Satgas BLBI, menurut Sri Mulyani, telah mengeksekusi sejumlah harta kekayaan Kaharudin yang dijadikan jaminan dalam perjanjian. Upaya penyitaan bisa dilakukan karena kedua pihak telah menyepakati perjanjian yang ditandatangani dalam bentuk Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA).

Setidaknya, ada kekayaan berupa uang milik mantan bos Bank Umum Nasional (BUN) dengan total Rp110 miliar yang disita Satgas BLBI. Dana tersebut telah masuk ke dalam kas negara per Senin (20/9/2021). "Jumlah escrow account tersebut adalah Rp 664.974.593 dan escrow account dalam USD 7.637.605. Kalau dikonversi dalam kurs dia menjadi Rp109.508.496.559. Ini escrow account yang kita sita kemudian masuk ke kas negara," tuturnya.

Bendahara negara mengungkapkan, tim PUPN saat ini juga masih terus menyiapkan langkah penyitaan terhadap barang-barang yang dijaminkan Kaharudin Ongko. "Untuk berbagai aspek properti yang kemarin sudah diamankan, saya berterima kasih tim mendapatkan dukungan penuh Kejagung, kepolisian dalam mengeksekusi dan termasuk BIN dan yang lainnya," tutur Menkeu Sri Mulyani.

Sejatinya, terdapat 2 escrow account Kaharudin Ongko yang dicairkan negara, yakni escrow account di salah satu bank swasta nasional dengan jumlah Rp 664,9 juta dan escrow account dalam bentuk dollar AS senilai US$7,63 juta atau Rp109,5 miliar.

Sehingga, total uang yang sudah masuk kas negara mencapai Rp110,17 miliar. "Kami telah melakukan eksekusi terhadap sebagian jaminan kebendaan baik berupa aset tetap dan bergerak yang diserahkan oleh debitur yang bersangkutan sesuai perjanjian yang ditandangani MRNIA tanggal 18 Desember 1998," ucap Sri Mulyani.

Namun jika dibandingkan dengan utang Kaharudin yang senilai Rp8,2 triliun, angka tersebut masih terlampau kecil. Memang, kata Sri Mulyani, tingkat pengembalian atas utang-utang tersebut masih sangat kecil, meski sudah ditagih oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Lantaran hal itu, PUPN melakukan upaya paksa terhadap debitur melalui surat paksa dan pencegahan bepergian ke luar negeri. Pembayaran utang melalui pencairan escrow account pun merupakan salah satu upaya yang berhasil ditempuh usai terbentuknya satgas.