Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni geram mendapat informasi adanya kasus dugaan pemerkosaan oleh oknum pejabat dan politisi lokal terhadap empat orang siswi SMA di Jayapura, Papua.

"Kejadian ini tentunya akan sangat menyakitkan dan traumatis bagi korban maupun keluarganya, dan sangat wajar jika korban kemudian melaporkan hal ini ke polisi," kata Sahroni dalam keterangannya.

Politikus Partai NasDem itu meminta pihak Polda Papua menindaklanjuti laporan keluarga korban dengan melakukan penyelidikan agar korban mendapat keadilan.

"Bukan justru mengintimidasi keluarga korban. Saya tidak setuju kalau kasus ini dihentikan begitu saja dengan dalih sudah berdamai," ucap Sahroni, geram.

Ia meminta kepada pihak Polda Papua untuk tetap melakukan penyelidikan dan menindak para terduga pelaku sesuai dengan aturan.

"Siapa pun pelakunya, apa pun jabatannya, jika mereka terbukti melakukan kekerasan, tanpa pandang bulu harus segera diadili dan diberikan hukuman yang berat," ujar dia.

Mengenai kabar oknum pejabat pemerkosa siswi telah berdamai dengan kleuarga korban, Sahroni menyatakan alasan itu tidak bisa dijadikan polisi untuk menghentikan penyelidikan.

"Perlu dipahami bahwa untuk kasus seperti ini tidak ada kata damai. Proses hukum harus tetap berjalan demi memenuhi rasa keadilan para korban," tandas Ahmad Sahroni.

Peristiwa keji tersebut diduga terjadi pada pertengahan April 2021 saat keempat siswi diajak pergi berjalan-jalan ke Jakarta bersama kenalannya tanpa sepengetahuan orangtua.

Korban diiming-imingi uang dari para pelaku yang akan dibayarkan pada Juni 2021. Selama di Jakarta, mereka dipaksa mengonsumsi alkohol hingga tak sadarkan diri.

Selanjutnya aksi bejat itupun diduga dilakukan oleh pejabat. Para korban diminta tutup mulut dan bungkam agar tak memberitahu aksi tersebut kepada siapapun.

Usai kejadian, informasi yang beredar menyebut bahwa keluarga korban akhirnya mengetahui perbuatan bejat para pelaku terhadap anaknya. Mereka pun melaporkan aksi itu ke kepolisian, namun mendapat intimidasi.

Belakangan, dugaan kasus perkosaan itu pun mencuat dan viral di media sosial setelah diungkap salah satu pemilik akun Twitter pada 10 September 2021 lalu.

Polda Papua sendiri kini tengah melakukan penyelidikan kasus perkosaan tersebut. "Saat ini yang ditangani Ditreskrimum adalah persetubuhan di bawah umur atau perlindungan anak," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal, Senin (13/9).

Dalam rentetan kasus tersebut, diduga pula terjadi terjadi aksi pemukulan intimidasi oleh orang-orang yang dikumpulkan pejabat tersebut saat korban hendak mengupayakan proses hukum.

Polisi, kata dia, juga masih melakukan pendalaman terkait dugaan pengeroyokan tersebut. "Sudah 8 orang diperiksa, saat ini masih penyelidikan," jelasnya.