Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengulas kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Bantuan itu diperintahkan oleh Dana Moneter Internasional alias IMF untuk mengatasi krisis moneter 1998.

IMF memerintahkan Bank Indonesia untuk membantu bank-bank swasta yang kesulitan uang. Dasar pemikirannya, kalau bank-bank tersebut tidak disuntik dana, maka akan tutup. Sehingga, dikhawatirkan perekonomian nasional akan hancur dan rakyat yang punya simpanan di bank tersebut gigit jari.

"Dikucurkanlah BLBI sebesar Rp 147,7 triliun. Ternyata terjadi kejahatan masal: dana bantuan dari Bank Indonesia itu banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemilik bank itu sendiri," ujar Dahlan di laman pribadinya, disway.id, Selasa, 7 September 2021.

Akibatnya, kata Dahlan, krisis moneter tetap terjadi. Bahkan krisis tersebut sangat parah. Bank-bank tersebut pun tetap tidak kuat hidup dan ekonomi menjadi berantakan. 

"Rupiah jadi Rp 15.000 per dolar. Politik kacau," kata dia. Ujungnya, Presiden Soeharto pun mesti lengser dari jabatannya.

Perkara BLBI selanjutnya menjadi tanggungan presiden setelah Soeharto, yaitu BJ Habibie, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga Megawati Soekarnoputri. Audit BPK kala itu menyimpulkan dari bantuan Rp 147,7 triliun untuk 48 bank itu, sebesar Rp 138 triliun mengalir ke mana-mana, termasuk perusahaan sendiri. Sehingga dianggap merugikan negara.

Kala itu, pemerintah sudah melakukan pengejaran. Banyak yang sudah masuk penjara dan banyak pula yang belum. Bahkan, kata Dahlan, ada yang mendadak kaya raya dari permainan di sekitar BLBI.

Belakangan, pemerintah kembali mengejar piutang BLBI itu setelah Presiden Joko Widodo membentuk Satgas BLBI. Dalam tulisannya, Dahlan mempertanyakan aset apa lagi yang bisa dikejar pemerintah dan bagaimana cara penyelesaiannya.

"Apakah aset-aset yang diserahkan dulu itu masih bermasalah? Belum sepenuhnya bisa dikuasai dirjen? Kenapa baru sekarang diurus? Bukankah itu sudah 17 tahun?" tulis Dahlan.

Dahlan juga mempertanyakan mengapa aset-aset yang telah diserahkan dalam rangka penyelesaian utang BLBI tidak dijual sekitar tahun 2010, ketika ekonomi sedang bagus dan harga aset sedang baik. Maupun dijual pada sekitar tahun 2015 ketika ekonomi masih bagus.

Kendati demikian, ia memuji langkah pemerintah yang menagih piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang nilainya lebih dari Rp 100 triliun. Apalagi, pengejaran itu pun tidak pandang bulu. Misalnya saja, saat Satgas BLBI memanggil anak Presiden Kedua RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy akhirnya mengirimkan pengacara untuk menyelesaikan tagihan BLBI tersebut.

"Pokoknya salut: siapa pun diuber," tulis Dahlan Iskan. Ia pun menilai pemerintah jeli dengan melihat adanya tagihan lama yang bisa dikejar. Terlebih, jumlah tagihan itu cukup besar. "Apalagi pemerintah lagi kesulitan uang seperti sekarang."

Sebelumnya, dikutip Tempo.co Satgas BLBI terus melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara dari dana BLBI. Nilai aset yang dikejar Satgas adalah sebesar Rp 110.454.809.645.4567 alias sekitar Rp 110,45 triliun.

Berdasarkan dokumen Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI tertanggal 15 April 2021 yang beredar belakangan ini, aset-aset itu berupa aset properti, aset kredit, aset saham, aset nostro, aset surat berharga, serta aset inventaris.

Sejumlah obligor dan debitur BLBI telah dipanggil menghadap Satgas misalnya Tommy Soeharto dan Kaharudin Ongko. Pada Kamis besok, Satgas kembali memanggil Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono dari Bank Asia Pacific alias Bank Aspac.