Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan 3 tantangan dalam menerbitkan mata uang digital (central bank digital currency/CBDC) atau rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah.

Pertama, mendesain mata uang digital agar dapat diterbitkan dan diedarkan, serta dapat dikontrol bersama-sama otoritas negara. Selain itu, juga perlu dipastikan bahwa CBDC dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti uang kertas.

"Ini adalah bentuk lain dari uang yang digunakan secara digital dan bank sentral adalah otoritas satu-satunya yang menerbitkan, mengontrol, dan mengedarkan rupiah digital yang dikeluarkan," ujarnya dalam webinar Konferensi Internasional Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan ke-15, Kamis (2/9).

Kedua, mengintegrasikan antara infrastruktur sistem pembayaran dengan pasar keuangan. Menurut Perry, ini adalah alasan utama kenapa BI membangun BI Fast Payment atau infrastruktur alat pembayaran para pelaku industri, ritel, dan UMKM lewat pembayaran transfer online.

Perry dikutip CNN Indonesia menyebut sebelum uang digital bisa diluncurkan, sistem antara pembayaran dan pasar keuangan harus sudah terintegrasi dulu.

"Ini adalah integrasi pembayaran dan pasar keuangan yang mesti ada guna mendukung penerbitan mata uang digital CBDC," imbuh dia.

Ketiga, perkara pemilihan platform digital di mana uang digital akan diterbitkan. Ia menyebut ada beberapa pilihan yang sedang dipertimbangkan oleh BI, yakni blockchain, distributed ledger technology (DLT) atawa koin yang stabil.

"Ini yang sedang kami kerjakan dengan bank sentral lainnya, ada beberapa pilihan apakah koin yang stabil, apakah DLT, apakah blockchain, atau platform teknologi lainnya," terang Perry.

Sebelumnya, Perry menyampaikan pihaknya masih mengkaji penerbitan CNDC. Saat ini, bank sentral masih mempertimbangkan penerbitannya sesuai kewenangan yang diberikan Undang-undang (UU) Mata Uang dan UU BI.

"Dalam konteks itu, BI merencanakan menerbitkan center bank digital currency. Pertimbangannya, satu, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai instrumen alat pembayaran yang sah di NKRI secara end to end baik secara perancangannya sampai kemudian pengedarannya," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/5).

Perry menerangkan penerbitan rupiah digital itu juga mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Sebagai informasi, sejumlah negara tengah mengkaji penerbitan mata uang digital di tengah kian populernya mata uang kripto, seperti bitcoin. Beberapa negara yang tengah mengkaji di antaranya, Inggris, China, Jepang, dan Uni Eropa.