Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (PT Perindo) tahun 2019-2020, Farida Mokodompit, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengemukakan Farida Modokompit diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo tahun anggaran 2016-2019.

"Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Perum Perindo," kata Leonard dalam keterangan resminya di Jakarta.

Selain Farida Modokompit, Leonard mengatakan tim penyidik Kejagung juga memeriksa Direktur Keuangan Perindo periode 2018-2019 yaitu Arief Goentoro serta Staf Utama bidang Enterprise Resources Planning (ERP) dan Digitalisasi Perum Perindo yang bernama Dicki Hertanto.

Menurut Leonard, alasan tim penyidik Kejagung memeriksa para saksi yaitu untuk mengumpulkan fakta hukum dan mencari alat bukti terkait kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan usaha Perindo tahun anggaran 2016-2019.

"Para saksi diperiksa untuk mengumpulkan fakta hukum dan mencari alat bukti terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Perum Perindo," jelasnya.

Penyidikan dugaan korupsi di Perum Perindo sudah dimulai dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejak awal pekan kemarin. Namun belum ada penjelasan pasti kronologis lengkap duduk perkara kasus ini.

Direktur Penyidikan di Jampidsus, Supardi mengatakan, kasus dugaan korupsi di Perum Perindo terkait dengan permasalahan pengelolaan keuangan yang berujung angka minus dalam pembiyaan. "Kerugian negaranya, belum dapat saya pastikan angka pastinya. Tetapi kira-kira itu ratusan miliar," kata Supardi.

Supardi juga mengatakan, penyidikan lengkap terkait pengungkapan kasus tersebut akan terus dilakukan untuk memastikan penegakan hukum. "Kita akan terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi untuk mencari bukti-bukti dan merumuskan perbuatan pidananya," kata Supardi.

Dalam rilis resmi Pusat Penerangan dan Hukum Kejakgung pernah menerangkan, kasus ini bermula pada 2017 ketika Perum Perindo menerbitkan Medium Term Notes (MTN), atau utang jangka menengah. MTN, dikatakan sebagai instrumen bagi perusahaan dalam mendapatkan permodalan untuk menjual prospek. Adapun prospek dalam bidang kerja Perum Perindo, adalah terkait dengan penangkapan ikan. 

Selanjutnya, Perum Perindo mendapatkan dana MTN senilai Rp 200 miliar. Dana tersebut, terbagi ke dalam dua termin. Termin pertama Agustus 2017, senilai Rp 100 miliar, dengan return 9 persen dibayar per tiga bulan. Jangka waktu termin pertama tersebut, jatuh bayar pada Agustus 2020.

Termin kedua, senilai Rp 100 miliar, pada 2017, dengan return 9,5 persen dibayar per tiga bulan. Jangka waktu termin kedua pada Desember 2020. 

Dari MTN yang diterbitkan di tahun 2017 itu, Perum Perindo menggunakan sebagian besar dananya untuk modal kerja perdagangan. Modal perdagangan tersebut, setelah melihat pendapatan Perum Perindo yang meningkat sejak 2016, senilai Rp 223 miliar. Peningkatan tersebut, berlanjut pada 2017 senilai Rp 603 miliar, dan 2017 senilai Rp 1 triliun. 

Namun pada 2018, pencapaian yang sudah dilakukan menimbulkan permasalahan kontrol transaksi perdagangan yang lemah, di mana masih terjadi transaksi walau mitra terindikasi macet.

Kontrol transaksi yang lemah tersebut, berujung pada perputaran modal yang melambat, dan menjadi piutang macet. Perputaran modal kerja yang melambat, akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet sebesar Rp 181,196 miliar.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menginginkan agar kasus korupsi lama dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo pada 2016-2019 cepat dituntaskan.

Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Perum Perindo agar kinerja dan citra perusahaan BUMN tersebut bisa kembali positif.

Hal tersebut ditekankan Erick Thohir menanggapi keputusan terkini Kejagung yang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo di tahun 2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Sejak menjadi Menteri BUMN, saya terus menekankan akan pentingnya penerapan core value AKHLAK di Kementerian BUMN dan semua perusahaan BUMN. Kasus Perum Perindo merupakan kasus lama, sebelum saya menjabat. Oleh karena itu, saya mendorong semaksimal mungkin agar kasus ini tuntas dan direksi-direksi yang mengetahui dan terlibat, siap mempertanggungjawabkan (hukum berat)," tegas Erick.

"Kasus lama Perum Perindo di tahun 2017 ini diharapkan selesai secepatnya. Hal itu penting bagi Perum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga mensejahterakan para nelayan kita," lanjut Erick Thohir.

"Kalau ada karyawan BUMN yang mengetahui indikasi korupsi, lapor saya! Saya tegas, tidak mentoleransi dan tidak kompromi terhadap praktek korupsi di lingkungan BUMN," tutup Menteri BUMN.