Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), nilai utang tersebut melonjak bila dibandingkan dengan periode serupa tahun 2020 yang berada di level Rp 5.264,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 32,67 persen.

Dikutip dari tempo.co, apabila disandingkan dengan posisi Mei 2021, utang pemerintah pada Juni bertambah Rp136,41 triliun. Pada Mei 2021, utang pemerintah tercatat Rp6.418,15 triliun, atau setara 40,49% dari PDB. “Terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19,” tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita yang dikutip, Ahad, 25 Juli 2021.

Pembiayaan utang pada tahun 2021 ini, menurut pemerintah, digunakan sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan countercyclical yang dikelola secara pruden, fleksibel dan terukur. Hal ini terutama untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun strategi untuk memitigasi volatilitas pasar keuangan serta mengelola risiko agar utang tetap terjaga dalam batas yang aman terus dilakukan. Salah satunya dengan menjaga komposisi utang yang lebih banyak menggunakan suku bunga tetap (fixed rate) untuk menghindari risiko suku bunga.

Sementara itu, porsi utang pemerintah dalam valuta asing tercatat menurun 32,2 persen pada akhir Juni 2021, dari posisi 44,6 persen pada 2015. Pemerintah pun mengambil beberapa strategi dalam mengelola portofolio dan menekan biaya utang untuk menjaga kesinambungan fiskal, antara lain melalui konversi pinjaman dan sinergi dukungan pembiayaan dengan BI.

Terkait terus menggunungnya utang pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani santai saja. Dia bilang, tambahan utang sangat diperlukan untuk menutup defisit yang semakin membengkak karena besarnya pengeluaran pemerintah.

Kata Sri Mulyani, menyelamatkan nyawa manusia tak bisa ditawar. Sehingga pemerintah harus jor-joran menyediakan anggaran untuk penanganan kesehatan sesuai kebutuhan. Belum lagi, semakin lama penanganan pandemi, maka semakin besar pula risiko rusaknya perekonomian negara.

"Pandemi Covid-19 memang sebuah tantangan yang sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mengancam jiwa manusia, dia juga mampu mempengaruhi dan mengoyak perekonomian suatu negara," jelas Sri Mulyani dikutip dari siaran Youtube Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Minggu (25/7/2021). "Semua negara di dunia menggunakan instrumen kebijakan untuk bisa menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi sosial serta keuangan," kata Sri Mulyani lagi.

Sebagai bendahara negara, lanjut Sri Mulyani, dirinya merasa perlu mengeluarkan kebijakan ekstra dalam urusan pengelolaan anggaran negara. "Pandemi adalah extra ordinary challenge, tantangan yang luar biasa, itu membutuhkan respon kebijakan yang juga extra ordinary, salah satunya adalah APBN yang harus menjawab begitu banyak tantangan di masa pandemi ini," ungkap dia.

Menurutnya, selain lonjakan anggaran kesehatan, pemerintah juga harus menggelontorkan dana besar untuk sejumlah program jaringan pengaman sosial. Banyak masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, terdampak pandemi Covid-19, baik langsung maupun secara tidak langsung, seperti dampak pemberlakukan pembatasan aktivitas.