Ari Kuncoro tengah menjadi sorotan banyak pihak. Bagaimana tidak, Rektor Universitas Indonesia (UI) itu kini juga merangkap sebagai komisaris BUMN.

Ari menjadi perbincangan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan adanya rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN atau swasta. 

Kritikan pun ramai disuarakan oleh warganet lewat media sosial (medsos) Twitter bahkan topik Rektor UI pun menjadi trending topic di Twitter.

Seolah tak mau ketinggalan, Aktivis Molekul Pancasila, Nicho Silalahi ikut memberikan sindiran kepada Rektor UI atas perubahan aturan tersebut.

“Tidak harus menjadi anggota DPR untuk membuat maupun merubah UU, cukup jadi Rektor UI maka segala aturan bisa di terabas sesuai dengan keinginan. Bukan begitu pak @jokowi?,” kata Nicho di akun Twitternya dikutip Fajar.co.id, Rabu (21/7).

Nicho meminta BEM UI merespons adanya polemik rangkap jabatan orang nomor satu di UI tersebut.

“@BEMUI_Official kredibilitas kampus kalian sudah hilang, moral dan etika hanya omong kosong saat ini,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 68/2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menjadi PP Nomor 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Satu perubahan yang mencolok adalah mengenai rangkap jabatan rektor UI.  Rektor dan wakil rektor UI hanya tidak boleh merangkap jabatan pada posisi direksi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. 

PP tersebut telah ditetapkan oleh Jokowi pada 2 Juli 2021 dan secara resmi mengganti PP 68/2013. Pada tanggal yang sama aturan tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.