Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya sadar, penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID sejak awal menginfeksi Indonesia oleh para pembantunya belum membuahkan hasil.

Oleh sebab itu, kata Dedi Kurnia Syah, diperlukan evaluasi besar-besaran terkait pembagian tugas pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang hingga sekarang belum ada indikasi selesai.

"Penanganan pandemi sebaiknya secara langsung dikomandoi presiden dengan koordinator para gubernur. Sehingga, alur koordinasinya lebih jelas," kata Dedi Kurnia Syah, Sabtu (17/07/2021).

Dedi Kurnia Syah juga menyoroti kebijakan presiden yang memberi tanggungjawab kepada Mentero Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Terbukti, sejak dua minggu kebijakan menunjuk Luhut menjadi Koordinator PPKM, belum membuahkan hasil baik. Sebaliknya, kasus COVID-19 terus meningkat dan angka kematian juga terus bertambah.

Menurut Dedi Kurnia Syah, seharusnya hal ini segera disadari Presiden Jokowi lantaran tugas serupa juga pernah diberikan kepada Luhut, namun hasilnya nihil.

"Cara kerja Luhut yang represif rentan menimbulkan kegaduhan. Bukan kepatuhan publik yang didapat, melainkan kejengahan. Untuk itu ia seharusnya tidak dibebani pekerjaan serupa sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali," pungkas Dedi Kurnia Syah.

 

 

RMOL