Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap selain menghapus fasilitas kartu kredit bagi direksi, komisaris, dan manajer, RUPS BUMN minyak itu juga menghapus fasilitas uang representatif.

Ia menyebut penghapusan fasilitas ini bisa membantu perusahaan untuk berhemat. Walaupun terkait nominal, Ahok mengaku tidak tahu karena tidak ada transparansi dari dewan direksi.

Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution mengkritik pernyataan Ahok, menurutnya, para pejabat BUMN ini tak mempunyai prestasi sehingga mencari panggung untuk membuat sensasi.

“Musim berpolitik para pejabat BUMN, Karena miskin prestasi, lantas mencari sensasi,” cuit Syahrial, seperti dikutip Bizlaw.id dari akun Twitter pribadinya @syahrial_nst, Sabtu 19 Juni 2021.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat itu mengatakan, pernyataan Ahok ke publik soal kartu kredit tersebut takkan mengubah nasib perusahaan.

“Ekspose penghapusan fasilitas Kartu Kredit direksi di Pertamina oleh Ahok dan tolak terima gaji dewan komisaris di Garuda, itu bukan solusi dan tidak merubah nasib korporasi, Lebih baik kalau mereka berhenti" ujarnya.

Menurut Syahrial meributkan fasilitas kartu kredit yang berlimit 30 miliar direksi dan dewan komisaris bukanlah hal yang bermutu. 

"Suka banget mengumbar urusan “rumah tangga”. Kali ini ngeributin fasilitas kartu kredit berlimit Rp 30M direksi dan dekom. Kalo mau ribut tuh yg bermutu. Bukan berpolitik. Krn miskin prestasi terus cari modus utk menutupi kelemahan dan hal2 besar" pungkasnya.