Perusahaan di sektor ini dan turunannya yang mulai kewalahan dalam membayar utang atau cicilan ke bank. Penyebabnya karena produksi terus menurun, sementara biaya tetap lain yang menjadi kewajiban seperti listrik-air hingga upah karyawan terus berjalan.

"Kalau kemarin-kemarin mengutamakan bank, sekarang tenaga kerja yang lebih utama. Kita nggak mau ada dampak sosial yang lebih besar, jadi upah buruh dikeluarin. Pilihan-pilihan yang ketat gini, sementara memang ada kewajiban lain yang dijalankan," kata Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (18/6/21).

Perusahaan enggan ambil risiko jika tidak mengutamakan karyawan terlebih dahulu. Belajar dari kasus demo buruh Pan Brothers akibat pencicilan Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum lebaran lalu, pabrikan tekstil harus mengambil pilihan dari keterbatasan cashflow.

"Ini sesuatu yang wajar karena memang mereka semua kesulitan cashflow, banyak kewajiban yang perlu dibayar. Kuartal II-2020 ada semi lockdown, sementara bayar karyawan meski sebagian dirumahkan jadi setengah, THR juga dibayar walau dicicil, listrik masih kena charge, gas tetap harus bayar meski nggak dipakai produksi. Jadi nggak ada pemasukan sementara pengeluaran jomplang," kata Redma.  

Ketika industri coba bertahan, pasar dalam negeri justru tergerus akibat derasnya baju impor masuk ke Indonesia. Berbagai dugaan pelanggaran seperti undervalue di Pusat Logistik Berikat (PLB) menjadi penyebab utama. Padahal, pasar dalam negeri ada harapan ketika memasuki bulan Puasa dan Lebaran. "Momen puasa kita bisa sedikit pulih tapi lebaran disikat barang-barang impor. Sekarang stok banyak, stok untuk tiga minggu hingga satu bulan. Padahal normalnya stok dua minggu, artinya stok banyak," kata.

"Pabrik benang, kain semua sama karena stok banyak jadi nggak bisa jual. Jadi wajar, kalau kemarin-kemarin utamakan pembayaran ke bank, sekarang tenaga kerja yang lebih utama," lanjut Redma.