Menko Kemaritiman dan Investasi. Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, impor obat-obatan dan alat kesehatan atau alkes yang dilakukan Indonesia tembus angka Rp490 triliun.

Bahkan, kata Luhut, jumlah ini setara dengan investasi 25 miliar dolar AS per tahun. Dalam hal ini, pemerintah harus segera mengubah kebiasaan buruk tersebut. Salah satu cara yang dapat mendukung Indonesia dapat mandiri alat kesehatan adalah dengan meningkatkan produksi dalam negeri.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan nilai impor yang begitu besar tersebut merupakan pemborosan anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lainnya. "Jadi kalau sekarang bisa hemat Rp200 hingga Rp300 triliun satu tahun, itu sama investasi kita 25 miliar dolar AS per tahun. Betapa pemborosan selama ini yang begitu tinggi," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/6/2021).

Untuk mengurangi ketergantungan impor, kata Luhut, pemerintah bakal meningkatkan jumlah investasi di sektor kesehatan serta menjalin kerja sama dengan China. Tujuannya agar dapat memberikan transfer teknologi kepada Indonesia. Pasalnya, selama ini dua per tiga obat-obatan dunia dipasok oleh Negeri Tirai Bambu tersebut.

Tak hanya itu, Luhut mengatakan, dari dalam negeri pemerintah juga akan mengawasi pengadaan barang di sektor kesehatan. Baik itu dilakukan oleh rumah sakit swasta maupun milik pemerintah.

Kata Luhut, nantinya untuk semua pengadaannya akan didorong untuk menggunakan alat kesehatan dan obat dalam negeri. Karena itu, Luhut meminta semua pihak kompak, apalagi dalam keadaan darurat seperti saat ini. "Kami akan lebih ketat memantau belanja rumah sakit, mewajibkan penggunaan barang dalam negeri melalui kementerian dan lembaga. Ayo kita kompak dalam keadaan emergency sekarang supaya produk kesehatan kita bisa lakukan dalam negeri," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian. Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan ada penambahan sebanyak 9.000 produk alat kesehatan atau alkes buatan dalam negeri di 2021. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk melakukan program sertifikasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Agus mengatakan program ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin mendorong adanya substitusi impor. Guna memuluskan target tersebut pemerintah akan membebaskan tarif bea masuk bahan baku dan bahan penolongnya.

Lebih lanjut, Agus berharap cara-cara seperti ini juga akan mempermudah dan menekan biaya riset serta pengembangannya. "Kementerian Perindustrian tahun 2021 telah menganggarkan sertifikasi TKDN secara gratis yang kita targetkan sekurang-kurangnya akan tersertifikasi 9.000 produk baru. Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh produsen dalam negeri," tuturnya.