Hal itu ditegaskan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, siap menolak usulan pajak yang memberatkan rakyat. Di mana, usulan pajak sembako sepaket dengan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN), tersemat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), sebagai Revisi dari UU No.6 tahun 1983.

"Saat ini, pembahasannya belum dimulai di DPR. Terkait ini, kita akan tolak tegas. Jika ada kewajiban pajak baru Yang membebani rakyat, karena daya beli belum sepenuhnya membaik, ekonomi masih megap-megap, pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Pendapatan rumah tangga menurun, kok bahan pokok mau dipajakin," tegas Kamrussamad, Jakarta, berapa waktu lalu.

Dengan rencana pengenaan pajak itu, kata Kamrussamad, diatur dalam pasal 4A draf revisi UU Nomor 6/1983 tersebut. Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran, dihapus dari kelompok barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, barang tersebut di atas bakal dikenakan PPN.

"Jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi," ungkap pendiri KAHMIPreneur ini.

Selanjutnya, anak buah Prabowo ini melontarkan sejumlah usulan kepada pemerintah. Pertama, lakukan reformasi fundamental regulasi perpajakan secara sungguh sungguh dan menyeluruh. Kedua, bangun kepercayaan wajib pajak (WP) dengan memberikan jaminan zero korupsi diperpajakan. "Berani mengambil tindakan dengan Berhentikan Pejabat Korup sampai dua tingkat diatasnya dan dua tingkat ke bawah," tuturnya.

Selanjutnya, Kamrussamad menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan penggalian Potensi PPH Pasal 25, 29 dan Pasal 23 untuk barang impor dan konsultan asing dalam pembangunan infrastructur. "Implementasikan kesepakatan pertukaran data otomatis yang sudah diteken antar negara melalui AEoI untuk mengejar wajib pajak di luar negeri," tuturnya.

Direktur Eksekutf Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menjabarkan teori Curve Laffer yang menjadi bagian penting dari bangun teori supply side economics yang meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus tumbuh dengan didorong rezim tarif pajak rendah.

Teori yang dicetuskan ekonom Amerika Serikat AS, Arthur Laffer ini, membantah persepsi keadilan pajak yang digembar-gemborkan Menteri keuangan Sri Mulyani, terkait rencana penetapan PPN untuk semabko, jasa pendidikan dan kesehatan.

Taihid menilai, narasi keadilan pajak, tentu saja sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam catatan Indef, Tauhid mempertanyakan kebijakan pajak untuk kelas menengah-atas berupa pengurangan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pembelian mobil baru (PPnBM) yang dikurangi hingga 0 persen.

"Ini yang berbahaya. Enggak rasional. Karena ada titik yang disebut laffer curve yang artinya ketika terjadi kenaikan pajak ada kecendrungan orang akan mengurangi konsumsi," ujar Tauhid, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6/2021). "Kalau konsumsi turun maka yang diperdagangkan atau dijual juga ikut turun. Otomatis tidak ada peningkatan yang signifikan dari pendapatan negara, karena tarif naik tapi volumennya turun, dan justru target penerimaan negara, pada sembako utamanya, tidak akan berhasil," sambungnya.

Maka dari itu, Tauhid tidak melihat ada asas keadilan di dalam penarikan pajak sembako ini,Karena, komoditas-komoditas sembako merupakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sehari-sehari. Jika dikenakan PPN hingga 5 persen, maka harga sembako akan naik, tapi penjualan serta permintaan pembelian justru menurun. "Kita harus bicara juga sejarah masa lalu bagaimana sembako ini dibebaskan dari PPN. Sejarahnya kan karena dia kebutuhan pokok yang sangat dominan, mempengaruhi tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, dan mempengaruhi kehidupan sosial politik," papar Tauhid.

"Orang kalau enggak punya motor-mobil enggak akan teriak. Tapi kalau enggak punya beras, enggak punya sembako, ribut itu. Nah itu kan sejarah kita. Harus dipertimbangkan," tandasnya.

Kesimpulannya, rencana sang menkeu, jelas jauh dari rasa keadilan. Selain juga menambah beban ekonomi rakyat yang sudah babak belur dihantam pandemi COVID-19. Kini, bolanya bergantung DPR. Apakah usulan PPN masih perlu didukung?