Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan agar polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawa ke ranah hukum. Hal itu, kata Yasonna, lebih tepat daripada menjadi perdebatan panjang di tengah publik.

"Kalau enggak sepakat, uji aja di peradilan. Buat apa berdebat panjang-panjang. Kita ini negara hukum, uji di pengadilan aja. Daripada ribut politiknya, capek. Itu menurut pikiran saya," kata Yasonna saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (09/06/2021).

Dikatakannya, TWK merupakan salah satu tes yang harus dilalui setiap calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari tes kompetensi dasar.

"Di situ ada tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, karakteristik," tuturnya.

Yasonna tak mau bicara lebih lanjut mengenai TWK. Pasalnya, ia tak berkewenangan langsung dengan masalah ini.

"Yang pasti saya tidak ikut-ikutan, karena bukan kewenangan saya," tegas Yasonna Laoly.

Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan gagal TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menonaktifkan puluhan pegawai lembaga antirasuah tersebut.

KPK setelah rapat bersama Kemenpan-RB dan BKN memutuskan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK sudah tak bisa dibina dan berada di lembaga antikorupsi. Sementara 24 pegawai akan dibina lewat pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan.