Karena, tapering off alias taper tantrum berimbas terhadap pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Seperti pernah terjadi pada 2013. Ketika taper tantrum terjadi, imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) akan melonjak. Ini akan menjadi kesulitan bagi pemerintah, sebab beban bunga di masa depan akan besar.

Lalu, bagaimana strategi pemerintah dalam menerbitkan SBN? Direktur Surat Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Deni Ridwan menjelaskan, pemerintah akan terus memonitor secara seksama dinamika di pasar global. "Termasuk perkembangan di Amerika Serikat. Sejauh ini kondisi market masih in line dengan strategi penerbitan surat berharga negara oleh DJPPR," jelas Deni kepada CNBC Indonesia, Rabu (9/6/2021).

Adapun dalam laporan DJPPR bertajuk 'Debt Portfolio Review' disebutkan bahwa pada kuartal II-2021, akan menargetkan total penarikan utang mencapai Rp 323,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari surat utang negara (SUN) sebesar Rp 194,6 triliun dengan mengutamakan penerbitan SUN melalui lelang, penerbitan Samurai Bond, dan private placement yang dilakukan dengan tujuan khusus.

Adapun melalui penerbitan utang melalui surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 108,4 triliun utamanya melalui lelang, dan penerbitan sukuk valas. Kemudian, utang yang berasal dari pinjaman ditargetkan sebesar Rp 20,4 triliun. DJPPR menyampaikan pengadaan pinjaman tunai itu berasal dari World Bank, AIIB, KfW dan JICA. Selain itu, sumber pemberi pinjaman dapat berubah sesuai dengan progres negosiasi dan penyiapan dokumentasi. "Nanti akhir bulan Juni kita hitung lagi berapa kebutuhan untuk Semester II-2021, dengan melihat hasil penerbitan selama semester I," jelas Deni.