PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) berada di ambang kebangkrutan. Kondisi keuangan maskapai flag carrier ini tengah berdarah-darah.

Selain terjerat utang hingga Rp 70 triliun, perusahaan pelat merah ini juga menderita kerugian. Pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berlangsung lama, bakal membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.

Kementerian BUMN menyebutkan, salah satu biang kerok ruginya Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga pesawat dari perusahaan lessor.

Terlebih, menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Garuda Indonesia juga menyewa pesawat terlalu banyak namun tak diimbangi dengan okupansi penumpang yang mencukupi.

"Memang jenis pesawat yang di sewa di masa lalu itu terlalu banyak dan sewanya kemahalan. Ini tentunya penyakit masa lalu Garuda, di mana cost structure-nya (struktur biaya) jauh melebihi dari maskapai-maskapai sejenis," ungkap Kartika dalam acara Business Talk Kompas TV, Rabu (9/6/2021).

Mantan Dirut Bank Mandiri itu berujar, solusi dari Kementerian BUMN adalah meminta Garuda Indonesia menegosiasikan ulang perjanjian sewa pesawat dengan perusahaan-perusahaan lessor.

"Tentunya dengan kondisi Covid-19, pendapatan (Garuda Indonesia) menurun dan kondisi ini sudah berjalan setahun lebih. Oleh karena itu, memang selama ini yang dilakukan adalah penundaan pembayaran. Jadi sebenarnya, kalau kami mau jujur, dari dulu sudah banyak yang enggak dibayar kewajibannya," kata Kartika.

Beberapa waktu belakangan kondisi Garuda Indonesia memang semakin memburuk, lantaran lessor yang ditunda pembayarannya akhirnya menarik pesawat. Sehingga tak aneh jika sempat beredar di media sosial tentang perubahan call sign di pesawat Garuda Indonesia dari PK (Indonesia) menjadi VQ (Bermuda).

Ia mengungkapkan, saat ini memang sudah banyak pesawat Garuda Indonesia yang di grounded oleh para lessor dan tidak bisa lagi dipakai. Sehingga saat ini maskapai pelat merah tersebut beroperasi dengan jumlah pesawat yang minimum.

"Jadi lessor ini punya hak buat grounded pesawat yang tidak di bayar kewajiban leasing-nya. Saat ini sudah banyak pesawat yang di-grounded oleh lessor-lessor ini, sehingga saat ini Garuda beroperasi minimum dengan 50 pesawat," ungkapnya.

Kondisi kritis tersebut membuat Kementerian BUMN memutuskan mengambil tindakan drastis dengan melakukan restrukturisasi utang secara dalam. Sebab jika tidak, Garuda Indonesia akan berhenti beroperasi karena arus kas (cash flow) yang sangat terbatas, bahkan minus setiap bulannya.

Seperti dikutip Kompas.com, berdasarkan data Kementerian BUMN, beban biaya Garuda Indonesia mencapai 150 juta dollar AS per bulan, namun pendapatan yang dimiliki hanya 50 juta dollar AS. Artinya perusahaan merugi 100 juta dollar AS atau sekitar 1,43 triliun (kurs Rp 14.300 per dollar AS) setiap bulannya.

"Jadi sekarang kami sedang lakukan kajian-kajian, dan melibatkan para adviser bagaimana tindakan-tindakan yang bisa kami lakukan bersama kreditur dan lessor," kata Kartika.

Lessor nakal

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan ada indikasi lessor nakal yang memberikan tarif sewa lebih mahal pada Garuda Indonesia dibandingkan tarif pasaran.

Praktik ini bisa saja terjadi karena ada kongkalikong antara perusahaan penyewa dengan lessor.

Pihaknya akan melakukan negosiasi keras terhadap para lessor atau pemberi sewa ke Garuda Indonesia yang sudah masuk dan bekerja sama dalam kasus yang dibuktikan koruptif.

Erick Thohir mengatakan sejak awal Kementerian BUMN meyakini salah satu masalah terbesar di Garuda Indonesia mengenai lessor. Di Garuda Indonesia ada 36 lessor yang memang harus dipetakan ulang, mana saja lessor yang sudah masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif.

"Ini yang pasti kita bakal standstill, bahkan negosiasi keras dengan mereka," ujar Erick Thohir dikutip dari Antara.

Namun ia juga mengakui bahwa ada lessor yang tidak ikut atau terlibat kasus yang terbukti koruptif.

"Tetapi pada hari ini kemahalan mengingat kondisi sekarang, itu yang kita juga harus lakukan negosiasi ulang. Beban terberat saya rasa itu," kata Erick Thohir.