Dia mengatakan, anggaran dana sebesar itu dinilai tidak tepat khususnya di kala pandemi. Terlebih, menurutnya tidak adanya transparansi pada rencana anggaran sektor pertahanan.  "Problem modernisasi alutsista bukan hanya masalah besarnya anggaran, ada banyak problem lain yang harus dibenahi. Jadi, peningkatan anggaran pertahanan tanpa transparasni dana dan akuntabilitas itu sama saja memberikan cek kosong," ujar A'raf pada webinar INDEF bertema Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Triliun, Rabu (9/6/2021).

Lebih lanjut dia menyampaikan, rencana belanja alutsista seharusnya tidak bisa dipersiapkan dalam waktu singkat karena harus menyusun program dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Menurut A'raf, program seperti itu sebenarnya sudah dibangun sejak 2009 melalui Minimun Essensial Force (MEF), tetapi realisasinya belum mencapai 100 persen.

"Jadi yang seharusnya dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan) itu mengevaluasi program kemarin, mengapa serapan anggarannya tidak sampai seratus persen," lanjutnya dikutip dari wartaekonomi.

Kemudian, A'raf juga mengkritik tindakan Kementerian Pertahanan yang berada di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menaikkan anggaran sebesar Rp1,7 kuadriliun sebelum membuat produk strategis. Apalagi, rencananya anggaran tersebut akan diperoleh dengan melakukan pinjaman luar negeri. "Sebelum jadi Menhan, Pak Prabowo sering mengkritik pemerintah yang suka berutang. Namun, setelah jadi menteri, langsung berutang Rp1.700 triliun. Mau ke mana arah politik kebijakan pertahanan kita?"

Anggota koalisi masyarakat sipil tersebut meminta agar Kemenhan tidak menaikkan anggaran hingga ribuan triliun seperti itu. "Pertahanan memang menjadi problem, tapi kita punya problem lain. Kalau memang anggarannya harus ditambah, paling Rp200-Rp250 triliun sudah cukup, apalagi di tengah situasi pandemi gini," tuturnya.