Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ia menyampaikan peralihan status kepegawaian pegawai KPK merupakan urusan internal. Menurutnya, tidak tepat jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa para pimpinan KPK.

"Pengalihan pegawai KPK menjadi ASN yang itu merupakan internal peraturan perkom (peraturan komisi) KPK. Permasalahan ini tidak permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, tetapi masalah yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan," kata Tjahjo dalam video yang diterima redaksi, Rabu (09/06/2021).

Tjahjo menilai, Firli Bahuri dan kawan-kawan tidak menolak pemanggilan Komnas HAM. Dia menyebut para pimpinan KPK hanya ingin meminta kejelasan soal kaitan TWK dengan pelanggaran HAM.

Politikus PDIP itu berpendapat langkah yang ditempuh pimpinan KPK wajar. Tjahjo beralasan TWK KPK adalah urusan internal KPK.

"Semata-mata KPK ingin mempertegas dan meminta klarifikasi berkaitan dengan pemanggilan tersebut," ucapnya.

Merespons Tjahjo, Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Choirul Anam mengatakan potensi pelanggaran HAM kerap terjadi dalam banyak aspek, termasuk pelaksanaan undang-undang oleh lembaga negara.

"Banyak pengalaman di berbagai kasus, peristiwa pelanggaran HAM atau bukan pelanggaran HAM lahir dalam dimensi itu (pelaksanaan UU)," kata dia, Selasa (08/06/2021).

"Dalam konteks ini, kami melakukan pendalaman Proses, pelaksanaan, dinamika, dan subtansi menjadi perhatian Komnas HAM," tegasnya.

Sebelumnya, 75 orang pegawai KPK yang tak lulus TWK melapor ke Komnas HAM. Mereka berpendapat tes itu melanggar HAM.

Komnas HAM kemudian memanggil Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya. Akan tetapi, pimpinan KPK tak menghadiri panggilan tersebut.

"Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ungkap Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (08/06/2021).