Tantangan debat Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yandri Susanto terhadap para pengkritik dana haji disorot oleh kalangan aktivis.

Salah satu alasannya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu  diduga tersangkut kasus kuota Bansos Corona Virus Desease 2019 atau COOVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara. 

Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang mengatakan, Yandri Susanto tidak layak menantang debat Rizal Ramli yang kritis pada polemik dana haji.

Pria yang karib disapa Yos Nggarang ini menegaskan, orang yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diduga tersangkut kasus suap Bansos tidak punya otoritas moral untuk mengatakan dana haji aman. 

"Orang yang sudah diperiksa KPK dan diduga terkonfirmasi terlibat skandal kuota Bansos COVID-19 tidak punya otoritas moral nyatakan uang rakyat (dana haji) aman," demikian cuitan Twitter Yos Nggarang dengan melampirkan gambar berita pemanggilan Yandri terkait suap Bansos, Selasa (08/06/2021). 

Sorotan pada Yandri juga disampaikan mantan Jurubicara Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi. Menurut Adhie Massardi, orang yang sedang berurusan dengan KPK tidak layak menjadi jurubicara dana haji. Apalagi, saat ini perhatian masyarakat sedang fokus pada bagaimana pengelolaan dana haji. 

Dalam pandangan Adhie, dijadikannya Yandri seperti jurubicara dana haji justru mengakibatkan keraguan di tengah masyarakat. Aktivis Gerakan Indonesia Bersih ini mengusulkan sosok Yandri harus diganti dengan orang yang lebih otoritatif.

"Orang yang sudah berurusan dengan KPK terkait uang rakyat (Bansos COVID-19) kok dijadikan jubir Dana Haji yang lagi trending topik pengelolaannya. Ini malah bisa bikin masyarakat jadi tambah sanksi. Ganti jubirnya yang lebih otoritatif," demikian cuitan Adhie Massardi.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menantang para tokoh pengkritik berdebat di forum terbuka untuk membahas mengenai polemik dana haji. Tujuannya, agar tidak terjadi kekeliruan informasi bagi calon jemaah haji.