Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan mengatakan aturan pidana terhadap pihak-pihak yang menghina Presiden RI dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bertujuan untuk menjaga kehormatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Ade Irfan menekankan, aturan pidana penghina presiden dalam draf RKUHP saat ini memang bertujuan untuk menjaga wibawa dan kehormatan Presiden RI.

"Isi (rancangan) KUHP adalah untuk menjaga wibawa kehormatan presiden sebagai kepala negara, menjaga kehormatan negara untuk Presiden NKRI [Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Ade Irfan saat dihubungi, Senin (07/06/2021).

"Bukan presiden hari ini, Pak Jokowi (Joko Widodo), tapi selamanya," lanjutnya.

Dikatakannya, sebagai pemimpin dan lambang negara, kewibawaan Presiden RI harus dijaga.

"Presiden ini kan memang harus kita hormati. Bagaimana ceritanya kepala negara kita presiden, kita dengan seenaknya difitnah di media sosial terus diketahui publik," ujar dia.

Apalagi menurut Ade, jika penghinaan atau fitnah yang ditujukan kepada presiden itu disebarkan melalui media sosial. Menurut dia, dengan teknologi saat ini, hinaan dan fitnah itu dapat langsung diketahui warga dari negara lain.

Oleh sebab itu, menurut Ade, akan sangat aneh jika pemerintah mendiamkan warganya yang menghina ataupun memfitnah Presiden RI

"Kehormatan bangsa kita ini di mana letaknya. warga negara lain kan nanti melihat, loh kenapa kok presidennya selalu begini," lanjutnya.

Ade Irfan Pulungan meyakini, di seluruh dunia tidak ada negara yang menginginkan pemimpin negerinya dihina. Itu pun, klaimnya, juga berlaku di negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat.

Menurut dia, mengatasnamakan demokrasi bukan berarti mendiamkan mereka yang seenaknya memfitnah maupun menghina presiden.

"Jangan lagi berdalil kepada sebuah kebebasan berdemokrasi, mengatasnamakan demokrasi yang katanya melakukan kritikan. Enggak ada itu, kan harus kita jaga," jelasnya.

Sebelumnya, draf RKUHP terbaru membuka kemungkinan menjerat orang yang menyerang harkat serta martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

Hal itu tertuang di Pasal 219 Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi pasal tersebut, sebagaimana tertuang dalam draf RKUHP.

Sementara itu, penyerangan kehormatan pada harkat dan martabat presiden serta wakil presiden yang tidak melalui media sosial bisa dijerat dengan pidana penjara maksimal 3,5 tahun atau denda Rp200 juta. Hal itu tertuang di Pasal 218 ayat 1.

Di Pasal 218 ayat 2 kemudian dinyatakan bahwa tindakan tidak dikategorikan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Menanggapi hal ini, penulis yang kini menjadi pegiat media sosial, Zara Zettira ZR pemilik akun @zarazettirazr berkomentar atas unggahan media bersangkutan terkait RKUHP tersebut.

"Jaga wibawa aja pakek payung hukum. Wibawa itu gag didapat karena MENGHUKUM ORANG yg mengkritik!" cuit Zara.

Selain komentar Zara Zettira, berikut beberapa komentar beberapa netizen tentang RKUHP tentang penghina presiden yang berhasil dihimpun bizlaw.id Selasa (08/06/2021).

Lukman Santoso - @lukmaninside13 : Wibawa itu pengakuanya diperoleh secara suka rela dari orang lain, bukan trpaksa karna hukum. Justru dengan adanya pasal ini wibawa presiden akan turun, karna sekarang orang tau ternyata beliau itu "gila hormat."

@r9 - @A_RG_7 : Legislatif dan eksekutif membuat UU seenaknya dewe, mrk membuat aturan yg sangat2 ngawur. Mrk boleh menghina dan menindas rakyat tp rakyat tdk boleh mengkritik kebijakan2 DPR dan Pemerintah yg ngawur, sdh saatnya rakyat bangun jgn tidur trs kl tdk mau di tindas trs menerus.

Jejak Digital - @evalez_fr : Tanpa teks asal bunyi, pake teks asal baca. Bagaimana mau berwibawa

hend9009 - @hend9009 : Boleh di hukum bagi rakyat yg menghina presiden dan pejabat  negara,tapi sebalik nya buat juga hukuman bagi presiden dan pejabat negara yang tidak tepat janji dan tidak becus keja.biar adil kan jangan mau hukum buat rakyat ah.

Delvy - @Delvy61863935 : Jelas...sudah tidak ada fungsinya DPR...seharusnya mengedepankan pembelaan rakyatnya...ini malah menindas...

Aldi Riadi - @AldiRia13665036 : Semoga bisa membedakan antara menghina dan mengkritik.

Pencari Kebenaran - @aleuyzulqornaen : Wibawa dijaga dengan prilaku. Jangan wibawa dijaga demgan ancaman

 

bizlaw.id/cnn