Tak sedang bercanda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku miris dengan masih minimnya kredit bank untuk sektor UMKM.

Bahlil mengatakan, dari Rp5.700 triliun kredit landing yang diberikan bank kepada perusahaan di Indonesia, hanya 18,2 persennya yang diberikan kepada UMKM. "[Kredit untuk] UMKM kita tidak lebih dari Rp1.127 triliun atau sama dengan 18,2 persen," kata Bahlil ketika memberikan kuliah umum yang disiarkan melalui Youtube Universitas Citra Bangsa, Sabtu (22/5).

Ia menjelaskan secara total bank mengeluarkan kredit landing sebesar Rp6.000 triliun yang didistribusikan pada perusahaan. Sebanyak Rp300 triliun diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi ke luar negeri.

Menurut Bahlil, jumlah kredit yang diberikan pada UMKM tidak sebanding dengan kontribusi sektor itu terhadap perekonomian. Ia mengatakan 99,7 persen dari usaha di Indonesia atau 54.369.000 unit usaha adalah UMKM.

Kemudian, lanjut dia, 120 juta dari 133 juta total tenaga kerja di Indonesia diberdayakan di UMKM. Ia mengatakan UMUM pun berkontribusi lebih dari 50 persen dari produk domestik bruto (GDP) negara. Minimnya kredit bank yang mengucur ke UMKM disebabkan banyak UMKM banyak informal. "Belum dilegalkan untuk mendapat fasilitas bank," ujarnya.

Karena itu, Bahlil mengatakan pemerintah mengupayakan pemerataan kebijakan kepada perusahaan besar dan UMKM dengan menerapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui aturan tersebut, ia menyatakan pemberian izin akan dibuat lebih mudah sehingga tidak akan menyulitkan pelaku UMKM

Ihwal belum seriusnya dukungan perbankan terhadap UMKM, berkali-kali dikeluhkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Dia bilang, proporsi kredit bank untuk UMKM baru 19,97% dari total kredit, sepanjang 2020.

Menurut Teten, hal ini karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM. "Kegiatan UMKM juga dianggap tidak feasible serta sulitnya UMKM dalam melengkapi persyaratan administratif pembiayaan formal," kata Menteri Teten, Kamis (25/2/2021).

Menteri Teten mengatakan, seharusnya dengan populasi UMKM yang besar, sudah sepatutnya rasio kredit perbankan untuk UMKM meningkat pada angka 22 persen hingga 30 persen. Populasi UMKM saat ini mendominasi hingga 99 persen unit usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan berkontribusi 61,1 persen terhadap PDB. "Di sinilah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan menyongsong UMKM nasional lebih berdaya saing dan mendunia," katanya.

Maka dari itu, pemerintah berkolaborasi bersama Bank Indonesia serta lembaga pembiayaan untuk terus meningkatkan literasi keuangan sekaligus meningkatkan pembiayaan formal kepada UMKM. Teten menuturkan, program literasi ini diharapkan dapat mendorong pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan skala usaha UMKM sesuai amanat UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. "Saya juga berharap pelaku UMKM di Tanah Air untuk mendapatkan akses pembiayaan hingga skala ekonominya lebih efisien dan menjadi katalisator perekonomian Indonesia," tuturnya.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan stimulus yang diharapkan dapat membangkitkan UMKM pada 2021 dan berdampak pada perekonomian Indonesia secara agregat. Antara lain berupa Subsidi Bunga KUR dan Non-KUR, KUR Super Mikro, modal kerja koperasi melalui LPDB, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).