Bekas penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menyentil Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin soal 'otak sungsang'.

Polemik 'otak sungsang' bermula saat Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyebut riwayat KPK tamat di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kondisi-kondisi yang tercipta pasca revisi UU KPK. Pernyataan Busyro itu lalu dibalas Ngabalin dengan menyebutnya sebagai orang berotak sungsang.

"Saudara Ngabalin kan bicara berdasarkan apa yang dia dengar dari para taipan, dari orang yang berasal dari pihak-pihak yang membela koruptor, atau yang ada pada pengusaha," kata Hehamahua saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (14/5).

Dia merasa pelabelan otak sungsang tak tepat diberikan kepada Busyro. Hehamahua menyebut label itu lebih cocok untuk Ngabalin.

"Saya khawatir apa yang disebutkan oleh saudara Ngabalin itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada Pak Busyro, bukan kepada Pak Bambang [Widjojanto], bukan kepada Pak Abraham Samad, bukan ke saya, atau ke alumni-alumni KPK lain," ujarnya.

Hehamahua merasa pernyataan Busyro terkait kondisi KPK itu benar. Dia menilai KPK sudah sakaratul maut sejak Undang-undang KPK direvisi pemerintah bersama DPR pada 2019.

Menurut Hehamahua, integritas KPK mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Dia mencontohkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang menurun dari skor 40 ke 37. Selain itu, ada sejumlah skandal korupsi yang melibatkan pegawai KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri dkk ini.

"Beberapa waktu lalu ada penyidik KPK ambil 2 kilogram emas barang sitaan. Bayangkan, berapa ratus juta. Dulu telepon kantor dipakai untuk pribadi, (pegawai) dikenakan sanksi. Artinya, UU KPK menurunkan integritas konkret sekali," tutur dia yang kini merupakan Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi tersebut.

Ngabalin dan Hehamahua diketahui punya jejak perdebatan panas di depan publik. Ngabalin pernah menyebut Hehamahua teroris. Pernyataan itu disampaikan setelah Hehamahua menyebut pertemuannya dengan Jokowi bagai Nabi Musa AS menemui Firaun.

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengkritisi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada penonaktifan 75 orang pegawai KPK. Ia menilai hal itu jadi bagian dari pelemahan KPK.

Dia menyebut KPK telah dilemahkan sejak revisi UU KPK disahkan pada 2019. Busyro menyebut KPK bukan lagi dilemahkan, tapi riwayatnya telah tamat di tangan Presiden Jokowi.
Ngabalin tak terima Jokowi dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dia membalas kritik-kritik terhadap TWK KPK dengan mengutarakan sebutan otak sungsang.

"Mereka menuduh bahwa proses TWK suatu proses diada-adakan karena di UU tidak ada rujukan pasal dan ayat tentang TWK. Ini orang-orang yang sebetulnya tidak saja tolol, tapi memang cara berpikir terbalik, otak-otak sungsang ini namanya," ujar Ngabalin saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (12/5).