Sedangkan kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp1,5 triliun. Alhasil, Pemkab Badung kini bingung melakukan penyisiran anggaran.
Hal ini menjadi sorotan kalangan DPRD Badung dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung di gedung Dewan Badung, dikutip dari Radar Bali, beberapa waktu lalu.

Pada rapat tersebut yang paling disorot Komisi III adalah masalah rasionalisasi anggaran. Sebab, bila PAD tambah anjlok mau tidak mau belanja daerah harus dipangkas. Nah, untuk pemangkasan inilah yang jadi perhatian. Pasalnya, sesuai hasil rapat Komisi III dengan Bapenda disebutkan bahwa kemampuan PAD di masa pandemi ini diperkirakan hanya sampai pada angka Rp 1,3 triliun.

Sementara kebutuhan anggaran untuk gaji pegawai saja Badung harus punya uang Rp 1,5 triliun. “Kalau PAD mentok Rp 1,3 triliun, ada opsi rasionalisasi PAD jadi Rp 1.3 triliun. Terus belanja pegawai yang Rp 1,5 triliun itu bagaimana?” tandas Wakil Ketua Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata dan bersama anggota. Kemudian, dari Bappeda hadir langsung Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya bersama jajarannya. Satria meminta pemerintah cermat menghitung anggaran agar target PAD tidak terus meleset. Pihaknya juga minta dalam membuat program agar menyesuaikan dengan pendapatan.

Tidak seperti selama ini pendapatan dipaksakan untuk memenuhi biaya belanja. “Hemat kami lebih baik PAD dirancang di bawah sehingga bisa dapat DAU (dana alokasi umum dari pusat). Tak apa, dulu sebagai kabupaten terkaya sekarang kabupaten termiskin,” beber politisi PDIP Badung Dapil Mengwi ini.

Kata dia, bila PAD benar mengalami penurunan maka imbasnya dipastikan akan menyentuh nafkah pegawai. “Belanja saja Rp3,3 triliun, sekarang kalau turun jadi Rp2,5 triliun, maka akan sadis. TPP (tunjangan penghasilan pegawai) pasti turun jauh,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata. Bila PAD diturunkan sudah pasti salah satu imbasnya ke nafkah pegawai. Karena untuk masalah gaji saja Badung harus punya uang Rp 1,5 triliun. “Bappeda harus negosiasi dengan Bapenda. Situasi sekarang tidak mungkin pendapatan dipaksakan naik. Kemudian, kalau dilakukan pemotongan pegawai (gaji) pasti ribut,” terangnya.

Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, ia berharap eksekutif berani membuat keputusan yang tidak populis. Selain itu harus gencar mencari tambahan anggaran ke pusat.  “Kalau ada pengerjaan fisik bisa dipotong (dihilangkan). Ini masalahnya di belanja pegawai,” tegasnya sembari menambahkan sudah dua kali capaian target pendapatan Badung meleset yaitu tahun 2019 dan 2020.

Politisi PDIP Badung Dapil Abiansemal ini kembali minta ketegasan Bappeda terkait dipangkas anggaran bila PAD mentok di angka Rp1,3 triliun. “Semua sudah dirancang. Kalau sekarang PAD diturunkan, dua tahun lagi baru kita dapat DAU dari pusat untuk gaji pegawai. Terus sekarang yang mana akan dikurangi,” bebernya,

Kepala Bappeda Wira Dharmajaya terkesan bingung terkait masalah ini. Ia memilih irit bicara. Pihaknya mengaku sepakat dengan dewan dalam membuat perencanaan agar tidak sulit dicapai.

Terkait anggaran mana yang akan disisir, mantan Sekwan Badung ini mengaku harus berkoordinasi dengan Bupati. “Yang jelas belanja wajib yang sifatnya mengikat, tetapi biar tidak salah. Dan nanti pasti akan ada koordinasi lebih lanjut dengan DPRD,” pungkasnya.