Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap belanja negara pada tahun ini naik Rp 156,5 triliun. Adapun anggaran untuk pemulihan ekonomi nasiona dipatok Rp 699,43 triliun atau naik lebih dari 20 persen dari tahun lalu. “Defisit tahun ini 5,7 persen menyebabkan utang neto kita akan naik Rp 1.177,4 triliun,” kata dia dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2021, Selasa, (4/5/2021).

Sri menyebut anggaran itu untuk melindungi masyarakat, membantu masyarakat, menolong dunia usaha, dan penanganan pandemi Covid-19. Di mana, pandemi Covid-19 menjadi fenomena yang luar biasa dan merupakan guncangan yang bersifat global, sehingga dalam penanganannya pun membutuhkan berbagai upaya penanganan.

Pagebluk COVID-19, sukses menghancurkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga ke level negatif 2,1 persen. Atau hilang kesempatan untuk tumbuh Rp1.356 triliun. Dan, kata Sri Mulyani, pertama kali dalam 20 tahun terakhir, pemerintah membuka defisit di atas 3 persen yang selama ini diatur dalam UU keuangan negara dan perbendaharaan negara.

“Itu digunakan dalam APBN kita 2020 dengan meningkatkan belanja Rp284 triliun, sementara dalam kondisi pendapatan negara alami penurunan 16 persen sebesar Rp312,8 triliun, dan program PEN didesain dengan Rp 579,8 triliun dalam rangka untuk melakukan countercyclical dan melindungi masyarakat dari ancaman Covid. Dengan demikian APBN alami deifist 6,1 persen dan ini meningkatkan utang neto Rp 1226 triliun,” ujarnya.

Di lain sisi, ekonom Awalil Rizky mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait membubungnya utang negara hingga Rp 6.074,56 triliun di akhir 2020. Berdasarkan data yang dirilis Kemenkeu pada Januari 2021, Awalil menyebutkan, utang pemerintahan Presiden Jokowi tersebut berada di posisi 36,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Awalil memperkirakan, utang pemerintahan Presiden Jokowi tersebut akan kembali membengkak sepanjang 2021. Apabila kurs rupiah tetap stabil hingga pengujung 2021, utang pemerintahan Presiden Jokowi bisa menembus Rp7.252 triliun. Atau setara 43,69 persen dari PDB.  “Rasio utang pemerintah akan 44 persen dari PDB pada akhir tahun nanti,” kata Awalil dikutip dari akun Twitter pribadinya @AwalilRizky, Selasa (4/5/2021).

Pandangan senada disampaikan konsultan ekonomi dan politik, Renanda Bachtar yang merasa terkejut dengan prediksi rasio utang tersebut. Dia sarankan jokowi tak sungkan belajar mengendalikan utang kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, SBY telah berhasil menurunkan utang pemerintah Indonesia hingga menempati posisi 24 persen dari PDB di akhir masa jabatannya sebagai presiden. “Terakhir di akhir kepemimpinan SBY sudah berhasil diturunkan menjadi sekitar 24%,” kata Renanda Bachtar dikutip dari akun Twitter pribadinya, @renandabachtar, Selasa (4/5/2021).

Menurut Renanda, kontrol ketat terhadap utang pemerintah, wajib dilakukan. Agar Indonesia tidak mengalami kebangkrutan seperti halnya di Yunani. “Hati-hati, jika besar pasak daripada tiang bisa seperti kejadian di Yunani, kemaren,” pungkas Renanda.