Joko Widodo (Jokowi) digugat mundur sebagai Presiden RI oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yang diketuai Eggi Sudjana. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (30/4).

Dalam situs PN Jakpus, gugatan itu terdaftar dengan nomor 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, dengan Penggugat Muhidin Jalih dan Tergugat Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespons gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan TPUA aneh dan tak berdasar. Apalagi membawa kata-kata ulama.

"Gugatan tanpa dasar dan tidak mencerminkan semangat ulama. Tidak perlu lah bertindak yang aneh-aneh, apalagi mengatas namakan ulama," kata Jazilul.

Jazilul mengatakan sebaiknya TPUA sadar diri untuk tidak menebar kebencian di bulan Ramadhan ini. Dia yakin gugatan itu akan ditolak oleh pengadilan.

"Hemat saya, marilah kita sadar diri, khususnya pada bulan suci Ramadhan ini kita isi dengan kegiatan yang mulia, dzikir dan tadarus Al-Qur'an bukan malah menebar gugatan yang bernuansa fitnah. Kami yakin pengadilan juga akan menolak gugatan yang sumir tersebut," ujarnya.

Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kemarin, Jumat (30/4/2021). Dalam situs PN Jakpus, gugatan itu terdaftar dengan nomor 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, dengan Penggugat Muhidin Jalih dan Tergugat Presiden Jokowi.

Eggi Sudjana juga menjadi salah satu penggugatnya. Sebagai informasi, Eggi Sudjana merupakan Ketua TPUA.

Dalam petitumnya, TPUA meminta Jokowi untuk mengundurkan diri. Mereka juga meminta pengadilan menghukum Jokowi membuat pernyataan tertulis. Berikut petitium Penggugat:

1. Menuntut TERGUGAT untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku presiden-RI.
2. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara materiil dalam fungsinya positif ini.
3. Mengabulkan seluruh gugatan ini.
4. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji.