Rencana aksi damai oleh Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara ini akan dilakukan pada Selasa (4/5/2021), mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara, melakukan aksi damai dalam rangka menyampaikan dukungan, sekaligus tuntutan kepada pemerintah terkait perbaikan tata niaga ayam ras pedaging ayam.

Saat ini, harga produksi dengan harga jual di tingkat para peternak ayam tidak seimbang. Harga ayam dan telur di pasar tradisional maupun modern sangatlah tinggi, tetapi ironisnya di tingkat para peternak harganya sangatlah rendah. Kondisi inilah yang membuat para peternak ayam selalu merugi, dan semakin merana.

Menurut Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara, Alvino Antonio W, tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi damai, diantaranya. Menuntut Perpres Perlindungan Peternak Rakyat mandiri segera diterbitkan pemerintah. “Turunkan harga Day Old Chicken (DOC) FS, dan tetapkan diangka 20% dari harga jual live bird,” tutur dia dikutip dari PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Jakarta.

Selain itu, Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara pun menuntut jaminan supply DOC FS ke Peternak Rakyat Mandiri sesuai Permentan No.32 Tahun 2017 pada Pasal 19 ayat (1). “Meminta pabrik pakan ternak untuk tidak menaikan harga,” kata dia.

Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara pun menuntut pemerintah untuk menjamin harga jual live bird diatas HPP atau Harga Pokok Penjualan Peternak Mandiri sesuai Permendag No.07 Tahun 2020 yakni, minimal Rp20.000 per kilogram-nya. “Dilakukan penyerapan ayam hidup disaat harga farm gate (harga kandang di tingkat para peternak) dibawah HPP Peternak Mandiri sesuai Permendag No.07 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1),” ujar dia.

Tak hanya itu, para peternak pun menuntut perusahaan integrasi dan afiliasinya dilarang menjual ayam hidup, dan budidayanya 100% masuk RPHU atau Rumah Potong Hewan Unggas. “Memberikan sanksi kepada perusahaan integrasi atau importir Grand Parent Stock (GPS) atau bibit ayam indukan, maupun perusahaan pakan ternak yang tidak mematuhi tuntutan diatas,” tegas dia.

Sanksi dapat berupa pemberhentian izin impor Grand Parent Stock (GPS) atau bibit ayam indukan, pencabutan izin impor bahan baku pakan. “Sampai penutupan izin perusahaan. Hidup Peternak Rakyat Indonesia,” ucap dia.