Safari politik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu petinggi-petinggi partai belakangan ini disebut sedang “mengaspal jalan” menuju 2024.
 
“Jadi memang harus segera dilakukan, membabat dan mengaspal jalan menuju 2024. Harus diakui Airlangga sudah menjadi komoditas papan atas Capres 2024. Posisinya sebagai Menko, Ketum Golkar, justru cukup rasional dan paling layak maju,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, dalam rilis diterima di Jakarta, Jumat (30/4).

Adi menyebutkan, Airlangga memiliki kesempatan besar untuk bisa maju pada Pemilihan Presiden 2024. Terlebih Partai Golkar dinilai sebagai simpul politik menentukan dalam koalisi Pemilu 2024. 

“Airlangga pimpinan parpol, hanya butuh satu atau dua parpol saja untuk maju sebagai capres melewati ambang batas pencalonan presiden,” kata Adi.

Terbaru, Airlangga dan petinggi PKS bertemu di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Kamis, 29 April 2021. Dalam pertemuan tersebut, dikatakan agenda yang dibahas berkaitan dengan politik identitas, ekonomi, dan masalah pembebasan pajak motor.

Namun menurut dosen ilmu politik UIN Jakarta ini, tidak yakin safari politik tersebut hanya membahas soal politik kebangsaan semata.

“Posisi Airlangga menjelaskan banyak hal, upaya pemulihan ekonomi setelah COVID-19, politik kebangsaan dan lain-lain. Tapi di balik itu, ada wajah lain yang bisa dilihat dari silaturahmi ini, yakni jalan panjang Airlangga untuk menuju 2024,” jelasnya.

Adi melihat sangat mungkin terjadi kemungkinan Golkar berkoalisi dengan PKS di 2024. Terlebih, keduanya punya sejarah koalisi saat mendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Keduanya tidak terlalu banyak perbedaan. Ideologi itu dalam politik kita saat ini tidak terlalu terlihat, yang sangat terlihat hanya politik kepentingan dan kekuasaan,” ujar Adi.

Tidak cuma dengan PKS, Golkar bersama Airlangga juga beberapa waktu lalu melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Airlangga juga telah bertemu dengan Ketum PPP Suharso Monoarfa.

“Jadi tergantung kepentingan, tergantung bagaimana skenario politik masing-masing partai bisa dikalkulasi nantinya,” tandasnya.