Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami munculnya nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam persidangan kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur).

"Seluruh keterangan saksi maupun fakta persidangan lainnya dalam perkara ini tentu telah dicatat oleh tim JPU [Jaksa Penuntut Umum] KPK," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (28/4).

"Tim JPU akan mengonfirmasi kembali kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan pada agenda-agenda persidangan berikutnya," lanjut dia.

Jika semua telah dikerjakan, Ali seperti dilansir CNN Indonesia menjelaskan, maka JPU dapat menyimpulkan seluruh fakta tersebut pada bagian akhir persidangan.

"Kami kembali mengajak masyarakat dapat terus mengikuti dan mengawasi persidangan yang terbuka untuk umum ini," katanya.

Sebelumnya, Manajer Ekspor Impor PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Ardi Wijaya, menyinggung nama Prabowo Subianto saat dikonfirmasi jaksa terkait keberadaan PT Aero Citra Kargo (ACK).

Itu terungkap saat jaksa membacakan BAP Ardi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (28/4).
Ardi menjadi saksi untuk terdakwa Edhy Prabowo dkk.

"Ini kami tanyakan karena ada di BAP saudara nomor 27, ini saudara di alinea terakhir mengatakan seperti ini, 'Suharjito kemudian menimpali bahwa PT ACK itu tidak bisa dipecah oleh orang lain atau dipergunakan oleh orang lain karena punya Prabowo khusus'," ujar jaksa membacakan BAP Ardi.

"Maksudnya Prabowo siapa?" lanjut jaksa.
"Pak Prabowo Menteri Pertahanan, ya, setahu saya," jawab Ardi.

Edhy Prabowo Membantah

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menegaskan bahwa PT Aero Citra Kargo (ACK) bukan milik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pernyataan ini membantah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Ardi Wijaya selaku Manajer Ekspor Impor PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (28/4) malam.

"Kedua, terhadap kesaksian Ardi Wijaya bahwa PT ACK milik Pak Prabowo, saya nyatakan tidak benar Yang Mulia," ujar Edhy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/4) malam.

Dikonfirmasi lebih lanjut, Ardi menyatakan bahwa ia mendapat informasi dari atasannya yang merupakan Direktur PT DPPP, Suharjito, terkait hubungan Prabowo dengan PT ACK.

Sementara itu, ketua majelis hakim, Albertus Usada, berujar bahwa pihaknya nantinya akan menilai terkait keabsahan hal tersebut.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Edhy menyiapkan PT ACK untuk menampung uang dugaan suap pemberian izin ekspor benur.

Terkait ini, juru bicara Prabowo di Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah kepemilikan PT ACK yang disangkutpautkan dengan Prabowo.

"Tidak benar, PT ACK itu bukan milik pak Prabowo dan tidak ada kaitannya dengan pak Prabowo," kata Dahnil saat dikonfirmasi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/4).