Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 menjadi lampu kuning pentingnya peremajaan dan modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista). Sebab  KRI Nanggala-402 sudah berusia 40 tahun, dan terakhir diremajakan pada 2010.

Tidak hanya KRI Nanggala yang sudah berumur, Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan banyak alutsista yang sudah berusia tua dalam kondisi rusak saat ini. 

"Lagi-lagi ini adalah sinyal jelas bahwa TNI kita khususnya alutsista perlu peremajaan, kita tidak ingin melihat ini kembali terjadi," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/4).

Bahkan, mengutip Kompas, Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan saat ini hampir seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia merupakan pembelian atau hibah negara asing di masa lalu.

Menurutnya, anggaran TNI lebih banyak digunakan untuk pemeliharaan ketimbang pembelian baru alutsista, khususnya Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Masyarakat pun merespons isu banyaknya alutsista yang sudah tua ini akibat terbatasnya anggaran militer. Alih-alih membantu TNI Angkatan Laut menjaga pertahanan Indonesia, masyarakat menggalang donasi. Himpunan Anak-anak Masjid (Hamas) Jogokariyan (Yogyakarta) menggagas penggalangan dana untuk pembelian kapal selam pengganti KRI-402.

Gagasan ini pun didukung Pendakwah Ustaz Abdul Somad (UAS). UAS mengumumkan donasi ini lewat akun Instagram @ustadzabdulsomad_official. Dia memberi nama Gerakan tersebut Patungan Rakyat Indonesia untuk Pembelian Kapal Selam Pengganti Nanggala 402.

"Setelah KRI Nanggala 402 beserta seluruh awaknya yang gugur syahid menjalani 'Eternal Patrol', mari kita seluruh rakyat Indonesia, bahu-membahu mengulurkan tangan dan sumbangsih membangun kekuatan armada laut kita agar kembali berjaya," kata UAS dalam akun Instagramnya, Senin (26/4).

Respons masyarakat cukup besar dalam Gerakan donasi ini. Hingga hari kedua penggalangan dana pada 28 April ini, sudah terkumpul lebih dari Rp 800 juta. Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan, Ustaz Muhammad Jazir mengatakan dari gagasan Hamas ini banyak masyarakat lain yang juga ingin menyalurkan dana untuk pembelian kapal selam.

Fenomena gerakan donasi untuk membantu pemerintah membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala memunculkan pertanyaan. Apakah pemerintah tidak memiliki dana untuk pengadaan dan peremajaan alutsista?

Berdasarkan data APBN Kementerian Keuangan, belanja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan belanja kementerian yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Anggaran Kemenhan bertambah setiap tahun.

Di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir tahun ini pun kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto ini masih mendapatkan alokasi anggaran besar. Anggaran Kemenhan tahun ini 66 persen lebih tinggi dibandingkan anggaran Kementerian Sosial yang bisa digunakan untuk memberantas kemiskinan.

Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp136,99 triliun, merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, dari anggaran yang besar tersebut, alokasi untuk alutsista hanya Rp 16,89 triliun

Untuk pengadaan alutsista sebesar Rp 9,3 triliun. Selain itu, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun, TNI AL Rp 3,75 triliun, dan TNI AU Rp 1,19 triliun.

Tahun lalu anggaran Kemenhan mencapai Rp 131,18 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum yang hanya Rp 120,22 triliun.

Saking tingginya, anggaran Kemenhan untuk kepentingan militer ini mencapai hampir 38 kali anggaran untuk pembangunan daerah tertinggal. Pada 2020, anggaran Kementerian pembangunan daerah tertinggal hanya Rp 3,49 triliun.

Pada 2009 hingga 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kementerian dengan alokasi anggaran paling tinggi. Setahun kemudian, posisinya digeser Kementerian Pekerjaan Umum. Pada 2013 dan 2014, Kementerian Pertahanan mulai mendapat alokasi paling besar, yakni Rp 87,7 triliun.

Tahun kedua pemerintahan Jokowi periode pertama pada 2015, Kementerian Pekerjaan Umum  mendapatkan alokasi anggaran paling besar. Namun, ini hanya berlangsung satu tahun, kemudian balik lagi ke Kementerian Pertahanan hingga 2020.

Berdasarkan data Global Fire Power 2021, anggaran pertahanan negara Indonesia menduduki peringkat 31 terbesar dari total 140 negara di dunia. Indonesia berada di urutan nomor dua di ASEAN, setelah Singapura.

Mengacu data tersebut, Angkatan Laut Indonesia memiliki 282 aset. Rinciannya, 174 unit perahu patroli, 24 unit korvet atau kapal perang berukuran kecil, 7 unit pergata atau kapal perang berukuran sedang dan 10 unit kapal penanggulangan ranjau.

Sementara untuk kapal selam, TNI AL hanya memiliki 5 unit, termasuk KRI Nanggala-402. Jumlah kapal selam yang dimiliki negara-negara dunia memang tidak banyak. Indonesia berada di urutan ke-5 negara yang memiliki jumlah kapal selam terbanyak, dari 140 negara.

Meski begitu, kekuatan armada laut penghancur Indonesia sangat rendah. Global Fire Power memberikan peringkat 139 dari 140 negara untuk urusan kekuatan armada penghancur. Karena Indonesia tidak memiliki kapal induk dan kapal perusak.