Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Azis Syamsuddin disebut-sebut menjadi pihak yang memperkenalkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS). 

Atas konfirmasi tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Azis Syamsuddin diduga sudah melanggar kode etik DPR.

"Siaran pers KPK juga mengatakan bahwa Azis Syamsudin meminta agar Penyidik Robin dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," kata Peneliti Divisi Hukum ICW, Kurnia Ramadhana, saat dihubungi, Jumat (23/04/2021).

Kurnia menilai, apa yang dilakukan Azis bertentangan dengan nilai etika publik.

"Tindakan Azis Syamsuddin bertentangan dengan nilai-nilai etika publik. Sebagai pejabat publik, Azis berperilaku dengan tidak patut," ucapnya.

Azis Syamsuddin juga disebut melanggar kode etik sebagai anggota DPR RI. Karena itulah, Kurnia mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memproses etik Azis Syamsuddin terkait kasus ini.

"Oleh karena itu Azis perlu diproses secara etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Dugaan tindakan yang dilakukan oleh Azis berpotensi bertentangan dengan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik DPR RI," ujarnya.

Seperti diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (AZ) di pusaran kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP). Azis adalah orang yang memperkenalkan M Syahrial dengan Stepanus.

Peran Aziz itu terungkap dalam konstruksi perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara perkara Wali Kota Tanjungbalai. Pada Oktober 2020, Azis mempertemukan kedua tersangka.

"Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ, Wakil Ketua DPR di Jakarta Selatan," kata Firli di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/04/2021).

Azis kala itu memperkenalkan Stepanus dengan M Syahrial. Azis juga meminta Stepanus membantu M Syahrial.

"Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," tutur Firli.

Menindaklanjuti pertemuan itu, kedua tersangka kemudian membuat kesepakatan. Guna menghentikan penyelidikan dugaan kasus korupsi di Tanjungbalai, M Syahrial menyiapkan uang Rp 1,5 miliar untuk Stepanus.

"Menindaklanjuti pertemuan di rumah AZ, kemudian SRP diperkenalkan kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar," kata Firli Bahuri.

Terpisah, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI merespons ihwal Azis Syamsuddin yang diduga ikut andil memfasilitasi pertemuan para tersangka kasus suap. Selain memfasilitasi, Azis Syamsuddin juga diduga meminta penyidik KPK agar kasus yang dialami terhadap Syahrial terkait penyidikan suap yang diusut KPK di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara, dihentikan.

Anggota MKD DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya menghormati azas praduga tak bersalah terhadap pimpinan DPR itu. Pengakuan Habibrokhman, MKD baru mendapatkan informasi dari satu pihak.

"Kami harus menghormati azas praduga tak bersalah. Sejauh ini informasi masih sepihak dari si tersangka dan belum ada konfirmasi dari pihak Pak Azis," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (23/04/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, pihaknya tidak ingin berasumsi dan berandai-andai terkait perkara dugaan korupsi yang menjerat Walikota Tanjungbalai M. Syahrial, penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju, dan pengacara Markus Husein itu.

"Kami enggak mau berandai-andai dan berasumsi, kita tunggu saja hasil kerja KPK. Kita percayakan agar KPK bisa kerja profesional sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.