Dukungan terhadal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim makin deras. Setelah PDIP, giliran PSI turun tangan.

Posisi Nadiem memang tengah digoyang di tengah isu reshuffle kabinet. Kritikan yang muncul baru-baru ini yakni hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia. Akibat hal ini, Nadiem dikritik sejumlah pihak.

"Isu reshuffle kabinet yang beredar di media seminggu ini menghasilkan keriuhan politik salah satunya serangan tajam kepada Mendikbud Nadiem Makarim," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amani Alatas membela  dalam keterangannya, Rabu (21/4).

Tsamara mengungkapkan, terakhir Nadiem dituduh menerbitkan buku Kamus Sejarah yang tidak mencantumkan pahlawan nasional yang juga pendiri Nahdatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari.

Dia menjelaskan, Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud itu dibuat pada era mantan Mendikbud Muhadjir Effendi. Tsamara menilai kamus tersebut pun belum dicetak.

"Pertama, fakta menunjukkan buku Kamus Sejarah itu dibuat pada tahun 2017 ketika Mendikbudnya Muhadjir Effendi, bukan Nadiem Makarim. Kedua, sesuai dengan keterangan resmi Kemendikbud, Kamus Sejarah itu masih berupa draf dan oleh karena itu belum dipublikasi," ujarnya.

Oleh sebab itu, Tsamara seperti dilansir Merdeka.com meminta sejumlah pihak untuk tidak menyerang Nadiem Makarim. Tsamara meminta kritik yang disampaikan ke Nadiem bersifat konstruktif bukan fitnah.

"Maka, stop serang dan zalimi Mas Menteri Nadiem Makarim demi kepentingan politik jangka pendek. Mas Menteri tentu saja tidak sempurna. Kritik boleh saja bahkan dianjurkan. Tapi kritiklah dengan substansi yang kuat untuk perbaiki dunia pendidikan kita, bukan kritik yang menjurus kepada fitnah," ucapnya.

Di sisi lain, Tsamara menilai ada pihak yang membocorkan draf itu ke publik. Tsamara meminta pihak terkait untuk mengusut dugaan tersebut.

"Selain itu, pelaku pembocoran draf Kamus Sejarah yang kemungkinan besar dilakukan dari dalam tubuh birokrasi Kemendikbud harus diusut tuntas," tutupnya.

Sinyal Dukungan PDIP

Politikus PDIP yang juga Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, dirinya tak melihat adanya relevansi dan urgensi kursi Mendikbud diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya tidak melihat ada relevansi dan urgensinya untuk mengganti Nadiem,” ujar Andreas saat dikonfirmasi Rabu (21/4).

Andreas mengatakan selama bermitra dengan Kemendikbud, dirinya melihat sudah banyak prestasi yang diberikan oleh Nadiem Makarim. Termasuk implementasian keinginan Presiden Jokowi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Dengan Merdeka Belajar yang sedang on going, peningkatan status guru-guru honor menjadi PPK dan sekarang sedang dipersiapkan Revisi UU Sisdiknas,” katanya.

Oleh sebab itu, Andreas dilansir Jawapos.com menduga banyak pihak-pihak yang menyerang Nadiem Makarim tersebut hanya karena ingin mengambil kursi Mendikbud. Sehingga hal ini yang sangat ia keluhkan. 

“Jadi saya juga duga seperti itu (ingin mengambil kursi Mendikbud-Red),” ungkapnya.