Isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berhembus kencang. Beredar kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 21 April 2021.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pada dasarnya reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden, bukan ranah Partai," kata Herzaky Mahendra Putra, Senin, 19 April 2021.

Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) fokus membantu masyarakat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.

Ditanya bila Partai Demokrat menerima tawaran dari Istana, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya enggan untuk mengambilnya.

"Sesuai dengan pernyataan Ketum kami, dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," tutur Herzaky Mahendra Putra.

Dengan berada di luar pemerintah, Partai Demokrat bisa menjadi pengawas dan check and balance.

"Itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," tuturnya.

Partai Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini.  Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. 

"Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," jelasnya.