Wacana reshuffle kabinet semakin menguat. Perombakan kabinet ini menyusul perubahan nomenklatur kementerian yaitu peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. 

Meski demikian, Partai Demokrat akan tetap berada di luar pemerintahan.

"Sesuai dengan pernyataan Ketum kami dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Senin (19/4).

Zaky menyebut peran Demokrat sebagai penyeimbang dan pengawas penting demi menjaga marwah demokrasi. Demokrat juga fokus membangun koalisi dengan rakyat seperti perintah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

“Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY,” tutur Zaky dikutip merdeka.com.

"Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut,” tambahnya.

Zaky menegaskan bahwa reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden, bukan ranah Partai. Demokrat tidak ingin ikut campur lebih jauh. Zaky menuturkan, Demokrat tengah fokus membantu masyarakat yang terdampak bencana di NTT, NTB hingga Malang.

"Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," tandasnya.