Pasca penolakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangir, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), para senior yang mengaku pendiri Partai Demokrat, terus berupaya mencari celah untuk mencari kesalahan DPP Partai Demokrat (PD) yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Salah satu cara terbaru yang dilakukan adalah mempersoalkan hak cipta merek dan lambang Partai Demokrat yang disebut didaftarkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Melihat hiruk-pikuk ini, Steven Rumangkang, pendiri Partai Demokrat yang terdaftar di nomor urut 99, mengungkapkan sejarah pembuatan lambang dan bendera Partai Demokrat.

Steven yang terlibat dalam perancangan logo Partai Demokrat, memmastikan bahwa ide dan gagasan logo tersebut memang gagasan SBY.

“Ide dan gagasannya memang benar dari Pak SBY waktu itu. Dalam proses pengerjaannya, saya memberi masukan ide, dibantu Ifan Pioh (pendiri nomor 30), dan kemudian disetujui mendiang Pak Vence Rumangkang,” ujar Steven dalam keterangannya, Rabu (14/04/2021).

Steven menjelaskan, bahwa dia sendiri yang mengerjakan desain grafis sesuai arahan SBY. Walaupun, dia juga memberikan masukan pada desain tersebut.

"Saya membuat serta menyempurnakan semua arahan dari Bapak SBY dalam bentuk teknis visual, sehingga terbentuk 'bintang segi tiga merah putih' dengan latar belakang warna dasar biru dan biru muda serta tulisan Partai Demokrat di bawahnya, seperti yang digunakan saat ini," terangnya.

"Saya sering berdiskusi langsung dengan Bapak Vence Rumangkang, untuk menterjemahkan ide dari Pak SBY. Beliau meminta agar logo partai dibuat seperti 'bintang tiga’, pucuk atasnya menyimbolkan nasionalis-religius, kaki pertama mewakili humanisme dan kaki kedua mewakili pluralisme," sambungnya.

Lanjutnya, saat pertama kali didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, logo bintang segi tiga milik Partai Demokrat masih dibingkai segi lima dasar hitam yang juga merepresentasikan Pancasila.

"Menjelang Deklarasi 2002, Pak SBY merasa lambang dan pilihan warnanya masih belum optimal. Agar logo bintang segitiga terlihat lebih dinamis, bingkai segi lima dihapus. Begitu juga tulisan Partai Demokrat, diletakkan di bawah logo bintang segitiga tanpa blok warna putih, dengan pilihan font Times New Roman dengan format huruf besar semua," urainya

Selain visual logo, kata Seteven, SBY juga memerintahkan untuk memasukkan unsur warna biru Pasukan Penjaga Perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai warna latar.

"Kita tahu Pak SBY pernah bertugas sebagai Chief Military Observer di United Nation’s Peacekeeper Forces di Bosnia Herzegovina (1995-1996). Pak SBY juga minta mengubah warna biru tua menjadi biru yang lebih terang,” papar Steven.

Steven merasa penting untuk buka suara soal ini. Di tengah situasi post truth politics yang semakin menjadi-jadi dalam ruang demokrasi kita belakangan ini, manipulasi sejarah bukanlah hal sulit untuk dilakukan.

"Di tengah menguatnya peyebaran hoaks, kebohongan yang diulang-ulang, bisa menjadi kebenaran yang baru. Sudah menjadi tugas kita semua, warga bangsa pada umumnya dan para kader Partai Demokrat pada khususnya, untuk serius dan berkomitmen menjaga kebenaran dan keadilan bersikap dalam menghadapi berbagai dinamika," pungkasnya. 

Tak Semestinya Bendera Partai Didaftarkan Jadi Properti Pribadi

Sebelumnya, Demokrat kubu Moeldoko mengecam langkah Ketua Majelis Tinggi Demokrat, SBY mendaftarkan merek Demokrat ke Ditjen HAKI.

Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menilai, tidak seharusnya SBY diam-diam mendaftarkan merek Demokrat seperti milik pribadi.

"Tidak semestinya nama dan logo atau bendera Partai Demokrat didaftarkan menjadi properti milik pribadi. Bagi pendiri Partai Demokrat, upaya diam diam ini mirip dengan air susu dibalas air tuba," jelasnya dalam keterangannya, dikutip Senin (12/04/2021).

Dikatakannya, SBY sedang berusaha dengan berbagai cara memiliki partai Demokrat sebagai properti milik pribadi. Sebab, dengan diam-diam mantan presiden RI itu mendaftarkan merek Demokrat ke Kemenkumham.

"Ini memperkuat dugaan kami bahwa SBY secara diam diam ingin merampas kepemilikan Partai Demokrat menjadi properti milik pribadinya," ujarnya.

Rahmad bilang, Demokrat didirikan 99 orang pada tahun 2001 dan memiliki akta pendirian yang dicatatkan di notaris sebagai dokumen resmi negara. Seharusnya nama Demokrat diwariskan secara turun temurun pada generasi penerus di dalam internal partai.

"Nama Partai Demokrat sejatinya adalah milik Partai Demokrat yang akan diwariskan turun temurun kepada generasi penerus di dalam Partai Demokrat," terangnya.

Bersama pendiri partai, Demokrat kubu Moeldoko mengutuk keras langkah yang dilakukan SBY.

"Kami bersama para pendiri partai dan rakyat yang mendukung Partai Demokrat, mengutuk keras upaya diam diam SBY yang mengabaikan nilai nilai moral, etika dan integritas," tegas Rahmad.

SBY mendaftarkan merek Partai Demokrat dengan penjelasan lambang partai berupa gambar bintang, bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisi dengan latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut. Hal itu berdasarkan PO PD No.28/PO-09/DPP.PD/XI/2007 tanggal 15 November 2007.