Kebijakan ini terbit menyusul munculnya beragam permasalahan seperti kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan tingginya biaya perawatan infrastruktur.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengatakan kendaraan ODOL ini juga bisa mengurangi daya saing internasional karena tidak bisa melewati pos lintas batas negara (PLBN). Muatan berlebih juga bisa memperpendek umur kendaraan, serta menimbulkan polusi udara yang berlebihan.

Menurut Risal, perumusan kendaraan ODOL ini telah dilakukan sejak 2017 silam. Pada 2020 dilakukan rapat antara Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Korlantas Polri, serta asosiasi industri.
    
“Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bebas ODOL 2023,” kata Risal dalam webinar bertajuk “Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah-Langkah Strategis untuk Mewujudkan Program Bebas Truk ODOL” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Sawit (FJS) di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Saat ini, pelaksanaan bebas ODOL mulai diterapkan di Tol Jakarta-Bandung. Aturan yang sama juga diberlakukan di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni & Ketapang- Gilimanuk.

Untuk mendukung penerapan ODOL, kata Risal Wasal, pada tahun ini hingga akhir 2022 dilakukan pembentukan jaringan lintas logistik dan pengembangan sistem e-inforcement, serta pengembangan integrasi sistem. Selain itu juga dilakukan pembentukan database bank pengemudi, termasuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan. “Setelah semua itu dilalui, aturan ODOL diterapkan di 2023,” sebutnya.

Setelah kebijakan ODOL diterapkan, kata Risal, Kemenhub akan melakukan penertiban/normalisasi/pemotongan kendaraan bermotor yang over dimensi. Penertiban ini terutama dilakukan bagi kendaraan produksi sebelum tahun 2019.

Adapun pelaksanaan normalisasi/pemotongan akan dilakukan oleh perusahaan karoseri/bengkel karoseri. “Kendaraan yang akan dilakukan normalisasi kendaraan yang tidak memiliki Buku Uji/KIR atau kendaraan yang memiliki Buku Uji/KIR,” kata Risal.

Aturan ODOL ini, berdampak bagi sektor usaha, salah satunya sektor perkebunan kelapa sawit. “Kami di industri sawit tentu saja akan mengikuti kebijakan ODOL ini. Namun kami berharap kebijakan ini tidak menggerus daya saing industri sawit,” kata pengurus Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI) Agung Wibowo yang mewakili Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono.

Agung memaparkan, perkebunan kelapa sawit tersebar di 22 provinsi, 13 provinsi di antaranya merupakan sentra produsen sawit yang berada di Sumatera dan Kalimantan.

Menurutnya, selama periode 2019-2020 terdapat beragam hambatan yang menyangkut isu angkutan (logistik). Semisal hambatan penerbitan dan perpanjangan Keur (Truk Kebun & Jalan Raya). Hambatan ini terutama berdampak di 13 provinsi. “Hambatan lainnya berupa denda tilang, larangan masuk jalan tol untuk truk pengangkut CPO,” katanya.

Jika kebijakan ODOL benar-benar diterapkan pada 2023, akan berdampak pada peremajaan truk sebanyak 14.628 unit/tahun (untuk truk yang berumur 10 tahun). Biaya yang dibutuhkan mencapai Rp10 triliun. Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap 1.625 perusahaan perkebunan sawit.

Tak hanya itu, menurut perhitungan Agung, kebijakan ODOL juga akan menyebabkan biaya angkut/logistik di industri perkebunan melonjak dua kali lipat atau setara dengan Rp32 triliun per tahun.

Namun demikian, kata Agung, GAPKI tetap melakukan persiapan menuju bebas truk ODOL dengan beragam strategi. Misalnya mempersiapkan tambahan jumlah truk menjadi dua kali dari yang ada saat ini. Lantas, mempersiapkan tambahan jumlah supir menjadi dua kali dari saat ini.
    
Kemudian, mempersiapkan dana tambahan untuk modifikasi dan operasional. Termasuk mempersiapkan proses loading dan unloading sehingga tidak terjadi antrean yang panjang. “Kami juga minta penambahan lebar jalan maupun kelas jalan sesuai dengan bertambahnya armada truk yang akan beroperasi jika aturan ODOL ini diberlakukan,” tandas Agung.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, kendaraan muatan lebih hanya salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan. Adapun kerusakan infrastruktur jalan nasional akibat truk ODOL mencapai Rp43 per tahun. “Ini angka lima tahun yang lalu. Mungkin sekarang hitungannya sudah lebih,” ungkapnya.

Penyebab kerusakan jalan lainnya yakni drainase yang buruk, bencana alam dan konstruksi jalan yang tidak sesuai. “Nah saya mendesak agar soal konstruksi jalan ini juga perlu diaudit. Jangan-jangan soal kerusakan jalan ini lebih disebabkan soal konstruksi jalan ini,” tandas Djoko Setijowarno.

Kasi PJR Subditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri, AKBP  Dodi Arifianto mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menangani menindak tegas kendaraan ODOL. “Kemarin luasa rapat dengan BPJT. Di ruas tol akan dilakukan operasi ODOL setelah lebaran,” katanya.

Dalam rangka transparansi penindakan ODOL, Polri 12 Polda telah melaunching tilang elektronik. Di ruas-ruas tol dipasang CCTV. Sehingga, Korlantas Polri sangat optimis program zero ODOL pada 2023, bisa direalisasikan. "Kami optimis program anti truk ODOL bisa berjalan 2023. Setelah Lebaran, akan ada operasi khusus truk ODOL," tukasnya.

Selama ini, masih banyak truk ODOL lalu lalang di jalan tol. Hal ini dikeluhkan pengusaha tol karena menimbulkan cost tinggi karena menimbulkan kerusakan. "Apalagi, PBB meberikan atensi atas kecelakaan lalu lintas. Dan, banyak truk ODOL yang mengakibatkan kecelakaan," imbuhnya.  

Dalam konteks truk pengangkut sawit atau minyak sawit, Dodi tidak menutup adanya sinergisitas. Aparat kepolisian di daerah siap memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pengendara truk guna menghindari praktik ODOL. "Pengalaman saat di Kasatlantas Sulawesi, kami pernah diminta sebagai nara sumber untuk sopir Semen Tonasa. Ada hasilnya. Para sopir mendapat pengetahuan dan wawasan. Saya kira, ini bisa dilakukan pengusaha sawit di daerah," papar Dodi.

Suka atau tidak, lanjut Dodi, truk ODOL di jalan tol, acapkali menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kalau sudah terjadi kecelakaan, pengusahalah yang rugi. Karena menimbulkan biaya tinggi. "Kalau sudah terjadi kecelakaan maka costnya akan lebih tinggi. Untuk itu, mari kita tingkatkan kualitas dari pengemudi truk," ungkapnya.