Pemerintah memutuskan kembali melarang mudik Lebaran tahun ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan ini mendapatkan kritik karena baru berlaku pada 6 Mei, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan curi start mudik.

Terkait hal ini, Stafsus sekaligus jubir Kemenhub Adita Irawati mengatakan, diperkirakan sekitar 11 persen atau 27 orang akan mudik Lebaran tahun ini. Jika itu terjadi, kemungkinan angka penularan corona akan kembali meningkat.

"Kalau kita berkaca pada tahun lalu ini, khususnya untuk yang tadi bersikeras untuk mudik, merujuk pada survei yang tahun ini ada sekitar 11 persen atau 27 juta. Ini memang angka yang tidak sedikit, ya, dan ini butuh suatu pengawasan yang luar biasa, ya, dan juga sumber daya yang nantinya harus turun ke lapangan," ujar Adita dalam diskusi virtual BNPB, Selasa (6/4).

Berdasarkan data yang diperoleh Kemenhub, setiap libur panjang tercatat lonjakan penumpang, khususnya transportasi umum. Selain itu, jumlah kendaraan pribadi juga terpantau naik ketika momen liburan.

Bahkan pada momen libur Paskah kemarin, PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang pesawat sebanyak 105.612 pergerakan orang di 15 bandara pada H-1 libur Jumat Agung pada 1 April. Angka tersebut lebih tinggi 39,8 persen dibanding trafik rata-rata harian pada Maret lalu sebesar 75.522 penumpang per hari.

Sementara itu, Kumparan.com, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total 343.962 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada H-1 dan libur Paskah (3-4 April 2021). Volume lalu lintas tersebut naik sebesar 23,83 persen.

"Meskipun tidak terlalu signifikan lonjakannya, tapi kami melihat ini sepertinya terkonversi pada kendaraan pribadi yang menggunakan kendaraan darat," ucap Adita.

Adita mengatakan, pada dasarnya pemerintah enggan menerapkan sanksi akan sejumlah aturan yang berlaku. Kesadaran masing-masing pihak, dinilai Adita, akan jauh lebih baik ketimbang nantinya harus ditegur melalui penerapan sejumlah sanksi.

"Tentu kita juga tidak ingin, ya, memberlakukan kepada terlalu banyak orang, harapannya di awal ini sudah menyadari itu konsekuensi apabila melakukan tetap melakukan mudik. Bisa dari aspek kesehatan yaitu punya potensi penularan dan sebagainya, maupun tadi konsekuensi terhadap diri mereka sendiri karena ada sanksi yang akan diberlakukan," ungkap Adita.

Untuk mencapai hal itu, Adita menyebut pemerintah dan lembaga terkait masih memiliki waktu yang cukup untuk terus mengedukasi masyarakat perihal baik buruknya mudik di tengah situasi pandemi.

Sehingga diharapkan nantinya potensi penerapan sanksi hukum dapat ditekan seminim mungkin.

"Kita punya cukup banyak waktu untuk mengedukasi masyarakat karena pelarangannya masih sekitar 1 bulan lagi. Harapannya dalam waktu sebulan ini kita bisa betul-betul membangun pemahaman masyarakat dan juga kesadaran bahwa mudik itu nantinya akan lebih banyak mungkin sesuatu yang tidak faedah atau tidak manfaat, baik itu kepada dirinya maupun kepada keluarganya yang ada di kampung, atau mungkin juga pada rekan perjalanannya," jelasnya.

"Jadi ini hal-hal yang harus kita gaungkan terus-menerus agar kemudian mereka juga menyadari hal ini sehingga potensi untuk menerapkan sanksi itu bisa kita minimalisir. Karena sudah paham sendiri sudah sadar sendiri dan akhirnya mengurungkan niat untuk bepergian," tutupnya.