Sepanjang 2020, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatatkan penurunan laba bersihnya. Pada laporan keuangan kuartal IV-2020 WIKA mencatatkan laba bersih sebesar Rp185,76 miliar atau lebih rendah 91,87% dibanding tahun 2019, yang mencapai Rp2,28 triliun.

Pendapatan Perseroan ini pada kuartal IV-2020 tercatat sebesar Rp16,53 trilliun atau turun 39,23% dari tahun 2019, sebesar Rp27,21 triliun, dengan laba per saham dasar Rp20,71. 

Adapun pendapatan perseroan terdiri atas infrastruktur dan gedung, industri beton, energi, dan industrial plant serta realty dan properti.

Catatan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (29/03/2021), memperlihatkan bahwa PT Wijaya Karya memiliki pendapatan infrastruktur dan gedung sebesar Rp8,49 triliun atau lebih rendah dari sebelumnya Rp17,58 triliun. Sedangkan pendapatan industri beton tercatat Rp5,06 triliun atau lebih tinggi dari sebelumnya Rp4,27 triliun.

Untuk pendapatan energi dan industrial plant, tercatat Rp2,44 triliun atau lebih rendah dari sebelumnya Rp3,91 triliun. Realty dan properti tercatat Rp533,04 miliar atau lebih rendah dari sebelumnya Rp1,43 triliun.

Perusahaan dengan kode WIKA di bursa saham ini mencatatkan adanya penurunan beban pokok pendapatan di kuartal IV-2020 menjadi Rp15,01 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp23,73 triliun. 

Beban umum dan administrasi juga mengalami penurunan menjadi Rp883,29 miliar dari sebelumnya Rp917,35 miliar dan beban penjualan menurun menjadi Rp11,27 miliar dari sebelumnya Rp13,18 miliar.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tercatat Rp141,27 miliar, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tercatat Rp5,05 triliun dan kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat Rp9,47 triliun.

Wijaya Karya mencatatkan liabilitas sebesar Rp51,45 triliun dan ekuitas sebesar Rp16,65 triliun. Adapun total aset perseroan meningkat menjadi Rp68,10 triliun dibanding tahun 2019 sebesar Rp62,11 triliun.

Akibat Sulitnya Mendapat Pendanaan

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menyebut, kinerja perusahaan pelat merah dari kelompok infrastruktur memang sudah haus sampai kerongkongan.

Hal itu dikatakan Dahlan Iskan, mengingat beberapa perusahaan tersebut mengalami penurunan laba bersih dalam setahun terakhir. Kondisi ini terjadi akibat sulitnya perusahaan memperoleh pendanaan, sementara manajemen harus mengeluarkan investasi yang besar untuk mengejar pembangunan infrastruktur.

“Semoga SWF (Lembaga Pengelola Investasi) segera ada jalan. Dana dari Amerika, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Kanada segera masuk. Ada yang sudah haus sampai kerongkongan,” ujar Dahlan dalam situs resmi miliknya, Disway.id, awal April lalu.

Salah satu contohnya, kata Dahlan Iskan adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., yang mencatatkan penurunan laba signifikan pada 2020 dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 200 miliar. 

Kondisi ini diakibatkan oleh pekerjaan infrastruktur yang gegap gempita dalam beberapa tahun terakhir. Dahlan menyebut BUMN jalan tol memiliki pekerjaan yang sangat banyak. Perusahaan pun harus menyiapkan modal yang besar.

Meski perusahaan BUMN bisa memilih menjadi kontraktor alih-alih mengelolanya sendiri, ada perusahaan yang disebut-sebut ambisius. Beberapa perusahaan, kata Dahlan, ingin memiliki jalan bebas hambatan tersebut setelah mengerjakan proyek pembangunannya.

Menurut dia, dalam kondisi perusahaan membutuhkan modal besar, manajemen perlu sumber pendanaan dari beberapa pintu. Salah satunya dana bank. Masalahnya, banyak kinerja keuangan perusahaan merosot karena harus membayar bunga tinggi.

“Maka ketika perusahaan sudah tidak bisa lagi pinjam bank, bencana tahap satu pun datang,” kata Dahlan.

Sejatinya selain bank, Dahlan menyebut masih ada sumber lain, yakni dana dari obligasi atau right issue di pasar modal dengan menambah jumlah saham yang dijual ke publik. Dalam menjual saham ke publik, tutur Dahlan, BUMN memiliki batasan. Perusahaan tidak boleh menjual saham ke publik lebih dari 50 persen lantaran dikhawatirkan mayoritas akan jatuh ke asing.

Tapi opsi itu tidak bisa diambil lagi karena perusahaan BUMN telah mencapai limit penjualan sahamnya ke publik. Di luar pihak ketiga, Dahlan menyebut ada sumber dana lain yang selama ini tidak dipikirkan oleh direksi dan komisaris, yaitu dana dari subkontraktor.

“Ini adalah sumber dana yang tersembunyi, yang penting. Jarang yang menyadari ini: ketika sub-kontraktor tidak kunjung dibayar, sebenarnya mereka itulah sumber dana terdepan BUMN infrastruktur," katanya.