KPK akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

KPK beralasan, kasus tersebut sudah tidak ada unsur penyelenggara negara usai eks Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung, divonis lepas di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Padahal berdasarkan audit BPK, kasus Sjamsul Nursalim merugikan keuangan negara senilai Rp 4,58 triliun.

Lantas bagaimana caranya mengembalikan kerugian negara tersebut?

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, mengatakan KPK harus tetap mengejar pengembalian kerugian negara itu.

Ficar menyatakan, KPK memang tidak bisa mengusut kasus perdata. Namun, kata dia, seharusnya KPK bisa berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus Sjamsul Nursalim secara perdata.

"Seharusnya penuntutan jangan hanya pidana saja, tapi juga perdata yang harus mengembalikan BLBI kerugian negara yang besar. Seharusnya KPK berkoordinasi dengan Kejagung dalam penuntutan perdatanya," kata Ficar kepada wartawan, Senin (5/4).

Pendapat senada disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho. Seperti dilansir Kumparan, KPK masih bisa mengambil 2 langkah dalam mengusut kasus Sjamsul Nursalim.

Pertama, KPK bisa kembali membuka penyelidikan untuk mencari bukti baru dan keterlibatan penyelenggara negara lain di kasus tersebut. Kedua, berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk mengusut secara perdata demi mengembalikan kerugian negara.

"Nah makanya di sini jaksa kan ada JAMDatun, jaksa negara, saya kira itu yang harus dikoordinasikan dengan jaksa negara. Bagaimana tentang kemungkinan-kemungkinan bisa balik atau tidak (kerugian negara). Jadi memang harus berkolaborasi dengan pengacara negara. Siapa? JAMDatun, gitu kan," kata Hibnu.

Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan KPK tak boleh mendiamkan begitu saja uang negara menguap usai SP3 kasus BLBI.

Kurnia mendesak KPK segera melimpahkan berkas kasus Sjamsul Nursalim kepada Kejagung selaku Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata. Hal itu, kata Kurnia, diatur dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Pasal 32
(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

"Hal ini penting, untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari Nursalim atas perbuatannya yang telah membohongi dan merugikan perekonomian negara triliunan rupiah. Jika gugatan ini tidak segera dilayangkan, maka pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya di masa mendatang," kata Kurnia.