Partai Demokrat kubu Moeldoko merespons pernyataan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng agar kubu Moeldoko membentuk partai baru.

Lewat juru bicaranya, Muhammad Rahmad, Demokrat kubu Moeldoko justru mempersilakan Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk partai baru. Pasalnya, kata Rahmad, SBY merebut partai dari para pendirinya.

"Maka kami bersama tokoh tokoh pendiri Partai Demokrat yang dulu mereka berdarah-darah mendirikan partai tahun 2001, (juga) mempersilahkan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk mendirikan partai baru," ujarnya, Senin (5/4/2021).

"Terserah kepada SBY mau dikasih nama apa (jika membuat partai baru). Ada yang mengusulkan diberi nama PKC (Partai Keluarga Cikeas)," tukasnya.

Rahmad pun mengingatkan kubu AHY agar jangan mengambil alih kepemilikan Partai Demokrat dari para pendiri, dengan mengelabui para pengurus DPD dan DPC atas nama demokrasi.

Sebelumnya, Andi Mallarangeng menawarkan tiga opsi kepada kubu Moeldoko. Tawaran ini usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak legalisasi kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Moeldoko dipersilakan mundur dari Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang dengan menuding telah diberikan informasi yang tak benar. Moeldoko, kata Andi, seolah diberi kepastian bakal memperoleh dukungan penuh dari DPP Partai Demokrat bila menjadi ketua umum.

"Pak Moeldoko bisa saja klaim 'Saya mau ditipu oleh orang-orang ini dan karena itu dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari segala urusan keterkaitan dengan KLB'," ujar Andi melalui akun YouTube pribadinya.

Opsi kedua, mendorong Moeldoko membentuk partai baru. Langkah itu diyakini tidak akan membuat kegaduhan politik nasional.

Opsi ketiga, Kepala Staf Presiden itu dipersilakan menggugat kepengurusan Partai Demokrat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, dia menilai gugatan kepengurusan itu akan lucu lantaran bakal menggugat Menkumham Yasonna H Laoly yang notabene sama-sama dalam kabinet Indonesia Maju.