Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai paling layak menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggantikan Megawati Soekarnoputri. Lantas, bagaimana nasib Puan Maharani?

Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan, setelah menjabat Presiden 2 periode, Jokowi dinilai paling layak untuk menggantikan Megawati.

Sedangkan putri Megawati yang kini menjabat sebagai ketua DPR RI Puan Maharani diprediksi lebih didorong maju di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Igor menilai ada dua skenario yang penting terkait pernyataan Megawati yang tidak masalah posisinya sebagai Ketua Umum PDIP digantikan orang lain.

"Pertama, soal siapa yang layak menggantikan Megawati sebagai Ketum PDIP," kata Igor dikutip Senin (5/4/2021).

Yang kedua, kata Igor dikutip Sindonews, siapa kader PDIP yang layak di-endorse sebagai capres atau cawapres nanti di 2024. 

"Manuver yang paling bagus adalah Jokowi yang didaulat sebagai ketua umum PDIP selanjutnya pascalengser sebagai Presiden di 2024. Kharisma Jokowi paling bisa mempertahankan posisi penting PDIP dalam politik," tuturnya.

Selain Jokowi, Igor menilai Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma juga berpeluang menjadi ketua umum PDIP selanjutnya pasca Megawati turun tahta. 

Dia melanjutkan, kader PDIP lainnya yang punya peluang menjadi ketua umum PDIP berikutnya adalah putra dari Megawati, yaitu Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Sementara itu, Puan Maharani juga punya peluang yang sama. Namun, Puan diprediksi lebih didorong maju sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024, juga Ganjar Pranowo, dan sekali lagi Tri Rismaharini. Bagi Megawati selain Puan dan Prananda, hanya Hasto Krisyanto dan Tri Rismaharini yang terlihat paling dipercaya oleh Megawati," katanya.

Direktur lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) ini menilai keberlanjutan 'success story' PDIP bisa dilihat nanti pada saat lengsernya Jokowi pada 2024. Igor mengatakan, PDIP dipastikan akan berusaha melanjutkan tren untuk berkuasa pada dekade yang akan datang.

"Tetapi mundurnya Megawati tentu bisa membuat kemunduran atau bahkan turbulensi di dalam tubuh PDIP. Ini adalah hukum besi dari mundurnya orang kuat dalam politik, seperti halnya SBY di Partai Demokrat," katanya.

Seperti diketahui, belum lama ini, Megawati Soekarnoputri mengaku tidak masalah posisinya sebagai Ketua Umum PDIP digantikan orang lain. Asalkan, PDIP harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di republik ini.

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di acara peluncuran buku 'Merawat Pertiwi' yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (24/3/2021).