Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak penghentian bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19 oleh Kementerian Sosial dengan alasan tidak tersedianya anggaran. 

Sepengetahuannya, sepanjang 2021 ada anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang malah meningkat mencapai Rp 700 Triliun, dan Rp 125 Triliun di antaranya diperuntukkan untuk modal BUMN serta penempatan dana di perbankan.

Hidayat meminta Menteri Sosial (mensos) tidak berkilah dengan dalih tak ada anggaran. Faktanya, kata dia, APBN ada dan anggaran bisa melimpah untuk pemulihan ekonomi negara.

"Mestinya Mensos maksimalkan 'jurus blusukan' ke Menkeu dan kalau perlu ke Presiden Jokowi, agar tetap bisa mempertahankan program bantuan sosial tunai tersebut. Jangan malah mengesankan pasrah dan nrimo saja dan diekspresikan ke publik pula," kata Hidayat dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4).

"Padahal melanjutkan program bantuan sosial tunai juga bisa menjadi bagian dari meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat, dan itu berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial juga," imbuhnya.

Hidayat memantau, Kementerian Sosial sudah menghapuskan dua program kerakyatan dengan alasan yang sama yakni ketiadaan anggaran sepanjang 2021. Sebelumnya program santunan untuk keluarga korban meninggal akibat COVID-19, dan kini bantuan sosial tunai.

Menurut Hidayat ini ironis, sebab pemerintah justru meningkatkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional hampir sebesar Rp 300 Triliun. Di samping itu, pemerintah malah merencanakan peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara baru meski COVID-19 belum melandai dan kondisi ekonomi Tanah Air masih terpuruk.

Adapun suntikan bantuan ke Asuransi Jiwasraya hingga Rp 20 triliun, sekalipun asuransi tersebut kolaps akibat korupsi, membuat Hidayat prihatin.

Terakhir, ia melihat ada penanaman modal dan penempatan dana oleh APBN kepada BUMN hingga Rp 125 triliun.

Padahal, BUMN harusnya meningkatkan pendapatan negara bukan justru menghabiskan APBN. Berbagai kondisi ini, kata Hidayat, menunjukkan adanya ketersediaan anggaran.

"Menteri Sosial seharusnya punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan 'blusukan'nya untuk membela Rakyat sesuai dengan prinsip yang selalu digaungkan Presiden Jokowi, 'Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi'," tutur Hidayat.

Hidayat meminta Kemensos melanjutkan program bantuan sosial tunai yang masih diperlukan oleh masyarakat. Malah kalau bisa anggaran perlindungan sosial ditingkatkan.

"Namun justru Mensos malah mengagetkan publik dengan malah kembali “nrimo” mengumumkan menghentikan program bantuan sosial tunai untuk rakyat, tanpa membahasnya dengan DPR. Sekalipun masih membuka ruang pengecualian untuk bantuan melalui BPNT dalam bentuk non tunai, yang dikhawatirkan justru akan mengulangi kasus korupsi seperti yang terjadi dengan Mensos sebelumnya," kritik Hidayat.

Anggota Fraksi PKS ini mendapatkan fakta data berdasarkan rilis BPS Februari 2021, bahwa telah terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 2,76 juta jiwa. Melihat data ini, sudah seharusnya berbagai program perlindungan dan bantuan sosial dilanjutkan agar dapat memperbaiki indikator-indikator yang memburuk tersebut, bukan malah dihapuskan.

Terlebih, pemerintah selalu membanggakan perlindungan sosial telah mampu menahan semakin banyak orang jatuh miskin. Jika fakta dan data jumlah kemiskinan akibat COVID-19 di 2021 masih bertambah tinggi, maka mestinya program bantuan sosial tunai itu dilanjutkan.

Jangan sampai makin banyak orang Indonesia terdampak COVID-19 yang jatuh menjadi miskin, kata Hidayat.

"Penting (bagi) Bu Risma untuk mencabut keputusan sepihaknya itu, dan memaksimalkan kemampuan blusukannya ke Menkeu, untuk mendapatkan keadilan anggaran guna melanjutkan program bantuan sosial tunai kepada rakyat Indonesia korban COVID-19,” pungkasnya.