Berbagai lembaga internasional pun mengapresiasi sinergi kebijakan  antara pemerintah, bank sentral, dan otoritas terkait dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia yang terperosok selama pandemi Covid-19. Salah satu pujian datang dari organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Lembaga yang bermarkas di Paris ini memuji pemerintah Indonesia yang menangguhkan aturan fiskal di tengah pandemi tanpa membahayakan kesinambungan publik. Bank Indonesia (BI) juga mendapat penghargaan lantaran berhasil membangun kredibilitas sebagai lembaga independen yang mengambil sikap akomodatif tanpa menimbulkan kekhawatiran inflasi.

Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, sinergi kebijakan nasional akan mempercepat pemulihan ekonomi. Di samping pemulihan ekonomi akan terdorong dari perbaikan ekonomi global dan keberhasilan program vaksinasi.

"Dengan sinergi yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan berada di antara 4,5 persen-5,5 persen," kata Sugeng dalam acara Pelatihan Wartawan BI kuartal I 2021, pekan lalu.

Dampak signifikan dari sinergi ini terlihat dari kuartal III 2020. Pada periode tersebut, perekonomian minus 3,49 persen atau berhasil naik dari negatif 5,32 persen pada kuartal sebelumnya. Kemudian berangsur naik menjadi kontraksi 0,4 persen pada triwulan IV 2020.

BI membuat kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 150 basis poin sejak 2020 hingga saat ini guna mendorong pemulihan ekonomi. Saat ini, bunga acuan berada di level 3,5 persen, terendah sepanjang sejarah sejak 2013.

Nilai tukar rupiah hingga kini dapat dipertahankan stabil setelah pada tahun lalu sempat terguncang. Meski terdepresiasi 2,6 persen dibanding level akhir 2020, volatilitas kurs Garuda tercatat sebesar 8,08 persen hingga 17 Maret 2021, lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas tahun lalu yakni 15,9 persen.

"BI akan memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah di pasar melalui triple intervention agar rupiah sejalan dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar," ujar Sugeng dikutip Katadata.

Inflasi tetap rendah yakni 0,1 persen secara bulanan dan 1,38 persen secara tahunan pada Februari 2021, sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi pada keseluruhan tahun ini diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran 2-4 persen.

Pada kebijakan makroprudensial atau pengawasan terhadap sistem keuangan, BI mengarahkan akselerasi pertumbuhan kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Salah satu kebijakan makroprudensial akomodatif yang diberikan yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor dan semua properti menjadi 0 persen, serta menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden.

Relaksasi tersebut tentunya akan semakin bisa mendorong permintaan kredit ditambah adanya stimulus pemerintah berupa pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru dan pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian hunian.

Terbaru, bank sentral memperkuat kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM/RIM Syariah) dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan dan memberlakukan secara bertahap ketentuan disinsentif berupa Giro RIM/RIMS. Transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan secara lebih rinci juga akan diperkuat, berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait.

Sugeng menuturkan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan akan bertemu dengan pengusaha dan perbankan dalam beberapa waktu dekat ini.

"Pertemuan untuk membahas peningkatan kredit dan pembiayaan serta aktivitas usaha termasuk ekspor di sektor prioritas," katanya.

Pertumbuhan kredit pada tahun ini diharapkan bisa terakselerasi hingga 5-7 persen, setelah terkontraksi 2,41 persen pada tahun lalu. Apalagi, bank sentral telah menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan sebesar Rp 776,87 triliun, setara dengan 5,03 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kucuran dana tersebut terdiri dari Rp 726,57 triliun pada tahun 2020 dan Rp 50,29 triliun pada tahun 2021 per 16 Maret.

Tak hanya mendorong pertumbuhan kredit, BI turut bersinergi menjadi pembeli siaga surat berharga negara (SBN) di pasar perdana. Langkah ini untuk mendukung pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang kemungkinan membutuhkan dana Rp 699,43 triliun.

Pembelian SBN oleh otoritas moneter di pasar perdana hingga 16 Maret 2021 sebesar Rp 65,03 triliun terdiri dari RP 22,9 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp 42,13 triliun melalui greenshoe option (GSO).

Seluruh kebijakan bank sentral tersebut masuk dalam paket kebijakan terpadu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selain BI, anggota KSSK lainnya seperti pemerintah, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan turut bersinergi mengeluarkan berbagai kebijakan pendorong pemulihan ekonomi. Di antaranyaperpanjangan sejumlah insentif perpajakan, perpanjangan restrukturisasi kredit, hingga relaksasi denda keterlambatan pembayaran iuran penjaminan simpanan.