Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang sempat berusaha mengkudeta Partai Demokrat harus meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh rakyat Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, gerombolan Moeldoko mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal.

Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnah. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ujar Herzaky, Sabtu (03/04/2021).

Kedua, gerombolan Moeldoko hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

"Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," tutur Herzaky.

Kalau kepada Presiden Jokowi, sudah jelas. Kepala KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu Presiden. Bukan malah sibuk dengan ambisi pribadi.

Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius. Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya.

"Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," sindir Herzaky.

Alasan lain gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Mantan Panglima TNI itu bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Dan malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY.

"Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," terang Herzaky.

Ditegaskan kembali, Partai Demokrat sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden dalam gerakan Moledoko dkk. Yang disampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Presiden.

"Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini," ucapnya.

"Jadi, gerombolan Moeldoko lah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden," pungkas Herzaky.