Bang RR, sapaan akrabnya, menilai, kondisi Indonesia saat ini, layak disebut merosot ketimbang 1998. Alasannya, pemerintahan Jokowi hanya memberikan harapan tinggi kepada masyarakat, tapi tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. “Indikatornya sederhana, ekonomi sudah merosot, jauh sebelum COVID-19. Dan, setelah COVID-19, semakin merosot. Ditambah cara penangan Covid-nya sendiri terutama awal itu sama sekali tidak saintifik,” tutur Rizal Ramli saat ditanya oleh Bang Arief di kanal YouTube Bang Arief, dikutip Jum’at (2/4/2021).

Hal paling penting adalah Human Development Index kesejahteraan rakyat merosot berat sekali. “Kondisi hari ini lebih jelek ketimbang 1998. Karena, tahun 1998 ketika kurs rupiah anjlok dari Rp2.200 ke Rp15.000 per dolar AS, petani di luar Jawa justru senang sekali,” ujar dia.

Berdasarkan analisa Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur itu, kemerosotan ekonomi yang dialami petani saat ini, lebih parah ketimbang 1998. Namun, dia menganggap, masalah berat itu hal biasa, karena hal terpenting adalah ada kemampuan untuk membawa keluar dari masalah. “Bahkan, presiden hebat dunia munculnya pada saat krisis besar,” ucapnya.

Dia mencontohkan, Presiden AS Franklin Delano Roosevelt muncul, setelah Amerika mengalami depresi pada 1920-1930. Kondisi ekonomi AS hanya menempati posisi nomor 7, bukan adikuasa. Namun, krisis ekonomi justru memotivasi pemimpin AS untuk membalikkan keadaan. Sehingga, negeri Paman Sam menjadi nomor satu di dunia.

Menurut mantan Kabulog ini, pemerintahan saat ini, terkesan kuat, tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah, baik makro ekonomi maupun secara kongkret. Tim ekonomi Jokowi hanya pintar mengeluarkan pernyataan bersifat harapan kepada rakyat. Namun, tindakannya tidak signifikan. Hal itu berujung pada janji palsu.

“Ekonomi tahun ini bakal tumbuh lim setengah persen blablabla, bagaimana caranya sementara daya beli ancur pertumbuhan kredit negatif, investasi juga tidak naik besar. Bahkan di kurtal satu ini juga pasti akan negatif karena memang tidak fokus,” ujar Rizal.

Selain itu, indeks demokrasi juga semakin merosot. Sikap pemerintah saat ini semakin otoriter. Dia menyebut salah satu penyebabnya adalah daya kritis anggota DPR yang semakin merosot.

Rizal menceritakan, pada era Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur, daya kritis anggota DPR sangat tinggi. Ini karena Habibie dan Gus Dur merupakan tokoh yang sangat demokratis. Selain itu, para anggota DPR sedang mengalami euphoria saat memasuki era reformasi.

Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, setelah era itu muncul system baru yang memberi hak bagi partai politik untuk me-recall atau mengganti anggota DPR dari fraksinya. Kebijakan itu membuat anggota dewan di Senayan tidak bisa melawan kehendak partai. Meraka takut diganti jika menolak kehendak pimpinan partai.

Padahal, kata dia, anggota DPR hanya bisa diganti jika rakyat yang memilih menghendaki penggantian tersebut. Kemudian, anggota DPR hanya bisa di-recall jika terlibat kasus kriminal. “Seharusnya yang berhak recal itu pemilih atau dia kriminal,” ujar Rizal dalam sebuah wawancara yang diunggah di akun YouTube Bang Arief, Jumat (2/4).

Dia menilai sistem membuat anggota dewan sangat mudah dikendalikan. Ketua umum partai bisa menekan anggota DPR sehingga tidak kritis terhadap pemerintah. Tak menutup kemungkinan jika ketum partai juga dikendalikan oleh pihak lain. “Jadi mengendalikan partai itu gampang, pegang ketua umumnya beri bisnis. Jadi mudah dikontrol,” ucap Rizal Ramli.